KPK Sindir Pejabat KKN: Kalau Persiapan Pensiun Nabung, Bukan Korupsi
Sebagai pejabat negara mereka telah digaji dengan angka yang besar. Mereka juga mendapatkan rumah dinas, sebagian biaya hidupnya juga ditanggung negara.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengungkapkan banyak koruptor yang mengaku memperkaya diri sendiri demi bisa sejahtera pasca pensiun. Mereka mengumpulkan uang sejak dini sebagai dana pensiunnya karena uang pensiun yang didapat dari negara dianggap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya di hari tua.
"Korupsi ini katanya buat persiapan pensiun," kata Alexander dalam Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Mengapa kolaborasi KPK dan Polri dalam pemberantasan korupsi dianggap penting? Ini kerja sama dengan timing yang pas sekali, di mana KPK-Polri menunjukkan komitmen bersama mereka dalam agenda pemberantasan korupsi. Walaupun selama ini KPK dan Polri sudah bekerja sama cukup baik, tapi dengan ini, seharusnya pemberantasan korupsi bisa lebih garang dan terkoordinasi dengan lebih baik lagi,” ujar Sahroni dalam keterangan, Selasa (5/12).
Mendapati fakta tersebut, Alex mengaku tak habis pikir. Sebagai pejabat negara mereka telah digaji dengan angka yang besar. Mereka juga mendapatkan rumah dinas, sebagian biaya hidupnya juga ditanggung negara.
Artinya, kata Alex dari gaji yang didapat seharusnya sudah bisa ditabung untuk masa pensiun nanti. Namun, dalam pikiran mereka, dana pensiun yang didapat dari negara nanti tidak cukup untuk biaya hidup selama sebulan.
"Mereka itu hanya pikir pensiun ini dapatnya Rp 6 juta per bulan, padahal pengeluaran mereka lebih dari itu," kata dia.
Pada akhirnya, hal ini kata Alex menjadi pembenaran pejabat negara melakukan tindak pidana korupsi, kolusi maupun nepotisme (KKN).
"Ini jadi pembenaran mereka buat melakukan itu," kata dia.
Di sisi lain, dia menyadari dana pensiun yang diberikan pemerintah memang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alex bercerita dirinya yang mengajukan pensiun dini sejak tahun 2020 lalu.
Selama 2 tahun ini setiap bulan dia menerima dana pensiun sekitar Rp 3,4 juta. Uang pensiun tersebut diterimanya setelah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) selama 28 tahun di golongan IVA.
"Saya pensiun di golongan IV-A, setiap bulan masuk ke saya Rp 3,4 juta, itu saja," kata dia.
Memang saat ini Alex tengah menjadi Wakil Ketua KPK dan masih bisa mendapatkan gaji tiap bulan. Namun kata Alex, setelah masa jabatannya habis, di tidak mendapatkan pensiun sebagai mantan pejabat KPK.
Alex pun mengaku tidak masalah karena sang istri juga bekerja dan memiliki penghasilan. Sehingga ini bisa membantu keuangan keluarga nantinya jika suatu hari nanti dia sudah pensiun. Baginya, memiliki istri juga sebuah investasi. Dia merasa hidup itu harus realistis dan tidak dibutakan dengan cinta.
"Saya sudah berhitung, PNS BPKP penghasilan Rp 10 juta per bulan, tinggal di Jakarta. Ini harus realistis, cinta itu enggak buta," kata dia.
Bagi Alex, untuk bisa hidup jauh dari perilaku koruptif harus bisa menentukan standar hidup dengan pendapatan. Sehingga bisa terbebas dari jebakan perilaku koruptif yang bisa menyengsarakan nantinya.
"Kalau mau hindari perilaku koruptif ya pikirkan standar hidup yang kalian mau dan harus realistis," pungkasnya.
(mdk/ded)