KPK Soroti Viral Menu Pencegahan Stunting Depok: Kurang Pengawasan Internal
Viral menu pencegahan stunting di Depok hanya berisi sawi dan tahu.
KPK menyebut polemik itu dikarenakan kurangnya pengawasan.
KPK Soroti Viral Menu Pencegahan Stunting Depok: Kurang Pengawasan Internal
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti soal viral menu penanganan stunting di Kota Depok, Jawa Barat yang dianggap komposisinya tidak memenuhi standar gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan.
KPK menyebut polemik itu dikarenakan kurangnya pengawasan.
"Pengawasan internal saja yang kurang sigap ya, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Rabu (22/11).
- Pemkot Depok Setop Sementara PMT Cegah Stunting Usai Viral Menu Super Hemat, Ini Alasan Dinkes
- Respons Cepat Anggota DPR Usai Viral Menu Cegah Stunting di Depok Cuma Tahu dan Sayur
- Viral Menu Cegah Stunting di Depok Berisi Kuah Sayur dan Tahu, Dinkes: Itu Cemilan Bukan Menu Lengkap
- Viral Ibu Menangis karena Uangnya 'Dilalap' Api Kebakaran Gedung Rosok di Solo, Endingnya Tak Terduga
Pahala menyebut permasalahan tersebut bukan dari pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).
"Kalau SIPD-nya sih enggak ya, kan sudah benar tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan,"
ucap Pahala.
merdeka.com
Sebelumnya, menu makanan untuk pencegahan stunting di Kota Depok viral dan menjadi sorotan warganet di media sosial. Konten berisi menu pencegahan stunting itu salah satunya diunggah akun Instagram @depok24jam pada Kamis (16/11).
Akun Instagram @depok24jam menulis beberapa menu makanan yang didapat anak-anak untuk mencegah stunting di Kota Depok.
Mulai dari bubur, bola-bola singkong dan kentang, telur puyuh, nugget tempe, sayur sawi tahu putih, hingga nasi wortel.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri menganggap, menu makanan yang viral di media sosial itu belum memenuhi standar gizi untuk mencegah stunting pada anak.
"Jadi saya harapkan pada Pemkot dalam hal ini Dinkes untuk mengkaji ulang,"
kata Tajudin, Kamis (16/11).
merdeka.com
Anggota DPRD Kota Depok, Ikravani Hilman mengeluhkan hal yang sama. Bahkan ia berencana memanggil memanggil Dinas Kesehatan Pemkot Depok untuk mengklarifikasi hal tersebut pada Jumat 17 November 2023 besok.
"Besok kami akan minta datanya,"
ucap Ikravani Hilman.
merdeka.com
Penjelasan Pemkot Depok
Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono memberikan penjelasannya soal program tersebut. Menurut Imam, PMT lokal yang merupakan program nasional sebagai upaya pemerintah kota untuk menekan angka stunting.
"Pemerintah ingin menurunkan angka stunting di Indonesia dengan harapan tahun 2024 dari skala nasional angka stunting 15 persen," kata Imam Budi Hartono di Depok, Jawa Barat, Jumat.
Imam Budi Hartono mengaku bersyukur atas pencapaian semua unsur yang terlibat dalam penanganan penurunan angka stunting di Kota Depok yang mencapai 12,6 persen.
"Alhamdulillah Kota Depok 12, 6 persen menjadi lima kota terbaik angka stunting terendah di Indonesia," kata Imam Budi Hartono.
Program PMT lokal ini diselenggarakan di 63 kelurahan se Kota Depok selama 28 hari.
Imam mengaku telah melakukan pengecekan ke dua lokasi yang sudah menjalankan program PMT di Kecamatan Cimanggis untuk mengetahui respons warga. Hasilnya, kata dia, masyarakat sangat antusias dan baik merespons program PMT lokal.
"Alhamdulillah seluruh warga yang hadir saya tanyakan. Apakah kegiatannya baik dan dilanjutkan? Alhamdulillah jawabannya baik, bagus dan dilanjutkan," kata Imam Budi Hartono.
Tetapi warga ingin ada menu tambahan atau kudapan lainnya. Seperti, buah, susu ataupun kacang hijau.
"Jika anggarannya cukup, semoga bisa dilakukan di tahun-tahun berikutnya atas usulan dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok. Bisa juga diusulkan melalui kelurahan tentang makanan tambahan untuk anak stunting," katanya.