KPK tegaskan pengganti Patrialis di MK harus berintegritas tinggi

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, integritas adalah hal paling perlu dalam mencari sosok pengganti mantan hakim MK, Patrialis Akbar. Saut berpendapat, track record seseorang seharusnya tidak selalu dikedepankan saat mencari orang yang akan ditempatkan di posisi yang berkuasa.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, integritas adalah hal paling perlu dalam mencari sosok pengganti mantan hakim MK, Patrialis Akbar. Saut berpendapat, track record seseorang seharusnya tidak selalu dikedepankan saat mencari orang yang akan ditempatkan di posisi yang berkuasa.

"Ada orang pintar, rajin, tekun, disiplin tapi ketika dikasih kekuasaan dia menyimpang. Kalau integritas tidak berubah dalam ruang dan waktu," ujar Saut saat ditemui di Gedung KPK baru, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (19/2).

Saut mengatakan bahwa kontrol adalah hal yang penting dan wujud kontrol ini pun harus diperhatikan detailnya. Oleh karena itu, tegas dia, Standard Operation Procedure (SOP) adalah hal yang wajib.

"Jangan dibiasakan membuat SOP tidak detail sehingga terjadi penyimpangan. Ketemu orang di mana, kita batasi, kalau di luar misal restaurannya di mana, didampingi siapa, harus lapor sama siapa. Semuanya harus jelas," jelas Saut.

Hal-hal yang berbau detail ini, menurut Saut, adalah hal yang penting dalam perbaikan sistem di Mahkamah Konstitusi.

"Misal Senin ada yang diumumkan, rapatnya Jumat, berarti Sabtu Minggunya dikumpulkan di mana nih? Tidak boleh ada celah. Republik ini tidak pernah membuat segala sesuatu secara detail karena itulah ada celah penyimpangan," tuturnya.

Sesuai UU, KPK mempunyai fungsi sebagai kordinasi supervisi dan monitoring atau yang biasa dikenal dengan penindakan dan pencegahan maka rincian sebagai saran perbaikan sistem dapat diberikan.

"Kita ada studi-studi kajian tapi harus lihat prosesnya. Nanti bisa kita pastikan pemberian rincian, sebaiknya seperti ini atau itu dalam mengatur SOP suatu lembaga," katanya.

Saut pun sempat memberikan keterangan tentang beberapa perkara yang saat ini sedang ditangani KPK. Salah satunya kasus suap Ditjen Pajak dan dugaan keterlibatan adik ipar jokowi, Arif Budi Sulistyo. Saut mengatakan bahwa KPK belum dapat memberi keterangan.

"Kita juga belum bahas nanti kalau sudah disebut baru kita simpulkan. Kalau ada komen dari Istana kemarin itu ya bagus," ucap Saut.

Saut pun sempat menyinggung kasus-kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce oleh Emirsyah Syatar, Mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia.

"Keliatannya sudah dikonfirmasi keterangan-keterangan dari penyelidikan sebelumnya. Kita sudah yakin di situ tinggal hanya memastikan saja kok," jelas Saut.

Baca juga:
KPK kembali perkenalkan gedung baru Merah Putih
Tanpa AC, kipas angin dan alas, begini penjara para koruptor di KPK
KPK tetapkan Wali Kota Madiun tersangka pencucian uang
Diperiksa KPK, Emirsyah ditanya kewenangan Dirut Garuda Indonesia
Bupati Tanggamus Lampung siap jalani persidangan terkait kasus suap
Bupati Tanggamus siap ungkap anggota DPRD yang terima suap
Emirsyah Satar jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di KPK