KPPU ingatkan cagub Jatim harus berantas praktik monopoli persaingan usaha

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 mendatang, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur harus mempunyai visi dan komitmen antipraktik persaingan usaha tidak sehat. Hal itu dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil dan sejahtera.

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur 2018 mendatang, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur harus mempunyai visi dan komitmen antipraktik persaingan usaha tidak sehat. Hal itu dilakukan untuk kepentingan dan mewujudkan masyarakat Jawa Timur yang adil dan sejahtera.

"Dengan adanya visi dan komitmen tersebut, maka nantinya bisa melakukan pemberantasan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di wilayah Jawa Timur khususnya," kata Kepala Kantor Perwakilan Daerah (KPD) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Surabaya Aru Armando, kepada merdeka.com, Selasa (12/12).

Sebagai langkah pertama yang dilakukan adalah dengan pendekatan. Setelah itu baru melakukan menandatangani Pakta Integritas Anti Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apalagi, dilihat lebih jauh dari perilaku bisnis di Indonesia, khususnya Jawa Timur, persaingan usaha sehat bertolak belakang dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance).

Dari situ, pentingnya mengenai komitmen antipersaingan usaha tidak sehat sangat penting dimiliki oleh Kepala Daerah di Jawa Timur mengingat potensi perekonomian besar yang dimiliki oleh Provinsi yang terdiri dari 38 Kota/Kabupaten. Selain itu, praktik persaingan usaha tidak sehat adalah salah satu biang keladi timbulnya kemiskinan.

Karena kesejahteraan dari konsumen atau masyarakat berpindah dengan cara-cara yang tidak benar ke kantong oknum pelaku usaha, baik dilakukan dengan cara saling bekerjasama untuk melakukan praktik kartel, atau bahkan difasilitasi oleh kebijakan pemerintah yang tidak mengadopsi prinsip persaingan usaha sehat.

"Dahsyatnya dampak negatif dari perilaku antipersaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oknum pelaku usaha dan yang difasilitasi oleh peraturan atau kebijakan ini wajib diketahui dan harus dikikis oleh Pemimpin Jawa Timur mendatang," ujar dia.

Pria akrab dipanggil Aru itu juga mengungkapkan, bahwa KPPU mempunyai pengalaman dari berdasarkan sejak diberlakukan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ternyata masih ada peraturan dan kebijakan yang diterbitkan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha tidak sehat.

Untuk itu, ke depannya Cagub dan Cawagub Jawa Timur yang nanti terpilih harus berani menunjukkan sikap dan komitmennya mewujudkan prinsip persaingan usaha sehat dalam kebijakan di masa mendatang.

"Jangan pilih Cagub atau Cawagub yang tidak berani berantas praktik persaingan usaha tidak sehat," katanya.

Baca juga:
Diperlukan penguatan KPPU untuk berantas monopoli & persaingan usaha tidak sehat
KPPU denda PGN Rp 9,9 miliar
KPPU ingin ekonomi digital tak jadi inovasi yang mengganggu
DPR minta KPPU hadirkan saksi kredibel dalam kasus monopoli harga gas
Baru 203 pendaftar, masa pendaftaran calon komisioner KPPU diperpanjang