KPU tak masalah KPK ungkap kasus calon kepala daerah peserta Pilkada 2018
Wahyu menjelaskan, proses hukum terhadap calon kepala daerah tidak mengganggu jalannya Pilkada. Para calon masih bisa terus mengikuti proses meski tersangkut kasus. Pemilih pun tak terganggu lantaran dengan adanya proses hukum, mereka bisa mengetahui rekam jejak si calon.
Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, pihaknya memiliki pandangan berbeda terkait usulan pemerintah yang meminta KPK menunda pengumuman penetapan tersangka calon kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi di Pilkada 2018. Alasannya adalah penegak hukum tak bisa diintervensi.
"Pandangan bahwa proses hukum menunggu pilkada serentak selesai itu murni pandangan pemerintah bukan pandangan KPU. Karena KPU menyadari proses hukum kewenangan aparat penegak hukum dalam hal ini KPU tidak mencampuri proses hukum yang dilakukan KPK," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (13/3).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Bagaimana PPK membantu KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Pilkada 2024? Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, tugas PPK diatur dalam ayat (1) pasal 8 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, meliputi: Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, daftar Pemilih sementara, dan daftar Pemilih tetap. Membantu KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemilihan. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
Dia mengungkapkan, pemerintah meminta penundaan tersebut agar pesta demokrasi berjalan adil selama Pilkada berlangsung. Permintaan tersebut disampaikan oleh Menkopolhukam Wiranto, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Alasan pemerintah pada waktu itu disampaikan oleh Menko, Mendagri oleh Kapolri itu apakah tidak seyogyanya proses hukum yang diduga melibatkan kandidat itu diselesaikan setelah Pilkada selesai untuk menjaga fair play," jelasnya.
Wahyu menjelaskan, proses hukum terhadap calon kepala daerah tidak mengganggu jalannya Pilkada. Para calon masih bisa terus mengikuti proses meski tersangkut kasus. Pemilih pun tak terganggu lantaran dengan adanya proses hukum, mereka bisa mengetahui rekam jejak si calon.
"Pilkada tidak terganggu, jalan terus sebagaimana tahapan jadwal program. Justru kami berkepentingan pemilih menggunakan hak pilihnya baik mendapatkan informasi cukup tentang rekam jejak kandidat itu kan bermanfaat bagi pemilih pada umumnya," tutupnya.
Baca juga:
Jika turuti Wiranto KPK bakal diserang habis-habisan
Wiranto minta KPK tunda proses hukum kasus korupsi calon kepala daerah
Penjelasan KPK soal ada petahana bakal jadi tersangka korupsi
KPK kritik aturan yang membolehkan tersangka korupsi tetap maju Pilkada
Mendagri sebut KPK awasi 22 provinsi dan 360 kabupaten/kota rawan korupsi