KPU target partisipasi Pilkada Serentak di Cilacap capai 70 persen

KPU target pertisipasi Pilkada Serentak di Cilacap capai 70 persen. KPU daerah Cilacap menargetkan paritisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2017 mendatang mencapai 70 persen. Target itu dari jumlah daftar pemilih yang saat ini sedang diumumkan sementara dalam tahapan politik.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) daerah Cilacap menargetkan paritisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 2017 mendatang mencapai 70 persen. Target itu dari jumlah daftar pemilih yang saat ini sedang diumumkan sementara dalam tahapan konstestasi politik daerah tersebut.

Ketua KPU Cilacap, Sigit Kwartianto mengatakan, harapan jumlah partisipasi yang mencapai 70 persen tersebut didasarkan pada beberapa faktor. Salah satunya karena kali ini merupakan ajang pilkada yang calonnya lebih dekat dan dikenal warga.

"Sehingga, kami berharap tingkat partisipasinya akan lebih tinggi dibanding saat pemilihan presiden lalu," ujar Sigit, Kamis (17/11).

Dia mengemukakan, saat pemilihan presiden tahun 2014 lalu, partisipasi masyarakat dalam pesta politik nasional tersebut hanya berada di angka 66 persen. Jumlah tersebut, lanjutnya, jauh di bawah ekspektasi presentase yang mencapai 70-75 persen.

"Kami tidak semata melihat persoalan itu hanya karena banyak yang tidak memilih. Tetapi ada faktor lain, seperti migrasi atau KTP ganda. Dengan adanya E-KTP, kami harap sistemnya akan semakin rapi dan sempurna mengenai pendataan pemilih," ujarnya.

Ia menyebut, saat ini dari hasil daftar pemilih sementara (DPS) yang dilakukan KPU Cilacap per 1 November 2016, tercatat jumlah pemilih mencapai 1.480.427 warga. "Jumlah tersebut lebih sedikit dibanding saat pilpres yang jumlahnya mencapai 1.484.527 warga. Mungkin faktor E-KTP ini cukup efektif untuk menekan DPT ganda," ujarnya.

Meski belum final, ia berharap nantinya DPS yang muncul saat ini bisa sesuai dengan rekam E-KTP yang dilakukan warga. Diakuinya, saat ini pihaknya masih dalam tahap pengumuman tanggapan masyarakat terkait DPS per 1 November 2016.

"Kami masih melakukan pengumuman dan mendengarkan tanggapan masyarakat terkait DPS hingga 19 November 2016 nanti. Karena bisa saja, ada pensiunan TNI/Polri yang namanya belum masuk, misalkan, atau warga yang pindah dan belum rekam E-KTP," ucapnya.

Mengenai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pihaknya masih akan mendalami beberapa penyebab lain yang bisa menjadi persoalan tersebut. Meski begitu, ia menyebut tingginya faktor migrasi yang ada di Cilacap masih menjadi salah satu faktor utamanya.

"Di Cilacap, migrasi warga cukup tinggi. Bisa jadi persoalan ini muncul di beberapa wilayah pelosok," ujarnya.

Ia berharap, partisipasi warga bisa meningkat dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan tidak hanya dari KPU semata, tetapi juga melalui tim sukses pasangan calaong dan juga lembaga penyelenggara pemilihan umum lainnya.

"Apalagi saat ini baru kampanye awal, masih ada waktu hingga 11 Februari 2017 untuk melakukan kampanye. Sehingga nantinya tingkat partisipasi warga bisa meningkat," ucapnya.

Baca juga:
11.433 Calon pemilih Pilkada Kota Batu belum rekam e-KTP?
Buka rapat, Mega minta elite PDIP sumbang pikiran terkait pilkada
Evaluasi kampanye Pilkada serentak, PDIP gelar rapat internal
Calon petahana tak terbendung di Pilkada Pematang Siantar
Tarik dukungan dilarang, partai bisa saja tak gerak menangkan paslon
Dana Pilgub Bali 2018 dianggarkan sebesar Rp 254 miliar
Pilkada Pematang Siantar digelar setelah tertunda 11 bulan