Lantik Plt Wali Kota Batu, Mendagri sebut 77 kepala daerah terkena OTT
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Wakil Wali Kota Batu, Jawa timur, Punjul Santoso sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Eddy Rumpoko yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melantik Wakil Wali Kota Batu, Jawa timur, Punjul Santoso sebagai pelaksana tugas (Plt) menggantikan Eddy Rumpoko yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK).
Pada pelantikan Punjul yang digelar di Gedung Grahadi Surabaya, Senin (18/9) malam, Tjahjo mengatakan, selama KPK berdiri, kasus OTT (operasi tangkap tangan) terhadap Eddy Rumpoko, merupakan kasus kepala daerah bermasalah yang ke-77 di seluruh Indonesia.
"Saya sebagai Mendagri cukup prihatin dan sedih karena OTT kepala daerah. Ini tercatat sudah 77 selama KPK ada. Kemudian 350-an yang tidak OTT, belum DPRD, belum masyarakatnya," ucap Tjahjo usai pelantikan.
Menurut mantan Sekjen DPP PDIP ini, sebenarnya sistem pengawasan, penindakan, hingga peningkatan kualitas, termasuk inspektorat sudah dilakukan. Namun, tetap saja masih banyak kepala daerah yang berulah.
"Kalau ditanya apakah sistemnya salah? Tidak. Sistem terus disempurnakan, sampai sudah menetapkan, beberapa provinsi, beberapa kota/kabupaten yang harus disupervisi. Sumatera utara, Banten, dan sebagainya," tandasnya.
Tjahjo berharap, kasus Eddy Rumpoko ini adalah yang terakhir di Jawa Timur. "Mudah-mudahan ini yang terakhir. Kita belum bisa menentukan salah atau benar. Biar diproses di pengadilan. Siapa bersalah tetap harus dihukum."
Dia melanjutkan, "Agar jalannya pemerintahan tidak terganggu, wakilnya (Punjul) kita tunjuk sebagai Plt untuk melaksanakan tugas–tugas sehari-hari, memberikan layanan kepada masyarakat, mengoordinasikan dengan seluruh SKPD sampai kelurahan dan sebagainya," sambungnya.
Sementara penunjukan Punjul sebagai Plt, berdasarkan Surat Mendagri Nomor: 131.35/4269/SE, tertanggal 18 September 2017 dan Surat Perintah Tugas dari Gubernur Jawa Timur, Soekarwo Nomor: 131/1056/011:/2017.
Landasan kedua surat tersebut adalah Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 9 tahun 2015.
Untuk selanjutnya, pemerintah akan menyiapkan pelantikan Wali Kota Batu terpilih pada Pilkada 2017. Sesuai jadwal, pelantikan akan dilakukan pada 26 Desember. "Sesuai undang-undang yang mensyaratkan pelantikan pada hari, tanggal masa habisnya masa jabatan wali kota lama," pungkasnya.
Baca juga:
Mendagri: Selama ini yang kami catat 77 kepala daerah kena OTT KPK
Marak OTT kepala daerah, Golkar minta kinerja Inspektorat Jenderal diperbaiki
Ketua MPR usul gaji kepala daerah dinaikkan agar tak ada yang kena OTT KPK
Curhat Mendagri sulitnya berantas korupsi kepala daerah
Saran KPK agar tak ada lagi kepala daerah terlibat korupsi
-
Apa yang dilakukan oleh Wali Kota Semarang setelah kantornya digeledah KPK? Dalam kesempatan itu, ia menegaskan tidak ke mana-mana usai penggeledahan kantornya oleh KPK. Menanggapi penggeledahan itu, ia mengatakan pihaknya mengikuti prosedur yang sedang ditetapkan. “Saya ada di sini dan tidak ke mana-mana. Alhamdulillah sampai saat ini saya baik-baik dan mengikuti saja prosedur yang sedang dilaksanakan,” ujar Ita dikutip dari ANTARA.
-
Apa yang diraih Wali Kota Tarakan? Wali Kota Tarakan Raih Penghargaan Tokoh Indonesia Pengembang Digitalisasi Upaya digitalisasi dan elektronifikasi di bidang layanan publik Kota Tarakan meraih apresiasi.
-
Bagaimana kondisi Wali Kota Semarang saat kantornya digeledah KPK? Dalam penggeledahan itu, perempuan yang akrab disapa Mbak Ita tidak terlihat. Ia pun dinyatakan menghilang atau tak ada kabar selama berhari-hari.
-
Kapan Wali Kota Tarakan memimpin Kegiatan Jumpa Pagi? Wali Kota Tarakan Khairul Memimpin Kegiatan Jumpa Pagi Pemerintah Kota Tarakan, Selasa (12/9).
-
Mengapa kantor Wali Kota Semarang digeledah oleh KPK? Asep menyebut bahwa penggeledahan dilakukan setelah tim penyidik menemukan adanya kasus korupsi pengadaan hingga pemerasan di lingkungan Pemkot Semarang.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.