Jadi Sorotan, Banyak Aset PT KAI Tak Tertata dan Terkesan Kumuh
Di beberapa titik banyak muncul rumah tidak layak huni di sepanjang sisi jalur kereta.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menyoroti banyak aset milik PT KAI (Persero) dan anak usahanya yang tidak tertata dan terkesan kumuh.
Pernyataan itu disampaikan Ara sapaan akrabnya saat akan berkeliling menaiki KRL Commuter Line Jabodetabek bersama Menteri BUMN, Erick Thohir dari Stasiun Pondok Cina di Depok menuju Stasiun Manggarai di Jakarta, Rabu (27/11).
Ara lantas menyayangkan kondisi aset KAI yang tidak dimanfaatkan baik. Sebab di beberapa titik banyak muncul rumah tidak layak huni di sepanjang sisi jalur kereta.
"Kita akan mematangkan peluang, masalah, dan kesiapan. Karena banyak tanah negara yang ideal, tidak dimaksimalkan dan tidak ditata selama ini. Dan banyak sudah dihuni, bahkan juga kadang kumuh," serunya.
Untuk itu, ia mengajak stakeholder terkait mencari solusi guna mengatasi pemukiman kumuh di tepian jalur kereta api.
"Contohnya, kita pindahkan (masyarakat setempat) dan kita bangun yang baik. Tapi pindahkan ini juga harus ada solusinya, mereka yang dipindahkan tinggalnya di mana," imbuhnya.
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir juga telah membuat komitmen untuk mendukung program 3 juta rumah per tahun milik Presiden Prabowo Subianto. Komitmen ini diwujudkan dengan menyediakan lahan milik perusahaan BUMN di sekitar stasiun kereta api.
"Kita sudah membuat terobosan bersama dengan Kementerian PU sebenarnya, awalnya mengenai tadi stasiun-stasiun kereta api itu, lahannya yang tidak maksimal dulunya kan sekarang sudah dibangun, menjadi TOD bahkan ada subsidi antara yang mampu dan tidak mampu," ujar Erick Thohir di Kementerian BUMN, Jakarta beberapa waktu lalu.
Lahan Sitaan Koruptor
Selain bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Erick juga berkolaborasi dengan Maruarar Sirait untuk menyediakan lahan sitaan koruptor hingga tanah milik BUMN, untuk pembangunan 3 juta rumah per tahun.
"Pak Ara sekarang sedang me-maping-kan mana perumahan rakyat. Makanya beliau mendorong mendapatkan tanah-tanah dari hasil korupsi, atau tanah-tanah sitaan, atau tanah-tanah yang belum terbangun," ujar dia.
Dia mengatakan, pengoptimalan lahan milik BUMN hingga hasil sitaan koruptor ini bertujuan untuk memangkas cicilan maupun sewa rumah bagi rakyat. Dengan ini, masyarakat dapat mencicicil maupun menyewa rumah menjadi lebih murah.
"Memang tentu harga rumahnya harus jauh lebih murah, makanya lahannya dicari yang tentu yang tidak perlu dibeli gitu misalnya," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengusulkan perpanjangan tenor KPR menjadi 30 tahun. Perpanjang tenor ini diharapkan mampu meringankan beban masyarakat untuk memiliki rumah.
"Makanya kita mendorong yang namanya mortgage-nya itu cincilan rumah diperpanjang dari 15 hingga 30 tahun, dan itu nanti ekonominya akan terpengaruh," ucapnya.
