Layanan BSI Eror, DPR Aceh Wacanakan Revisi Qanun LKS
Ketua DPR Aceh Saiful Bahri mengajukan wacana untuk merevisi penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Aturan dinilai perlu dievaluasi menyusul gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Ketua DPR Aceh Saiful Bahri mengajukan wacana untuk merevisi penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Aturan dinilai perlu dievaluasi menyusul gangguan layanan Bank Syariah Indonesia (BSI).
Erornya layanan BSI sudah memasuki hari keempat sejak Senin (10/5). Masyarakat Aceh masih kesulitan mengakses layanan ATM maupun mobile banking bank itu.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana BSI meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia? BSI sebagai bank syariah terbesar di Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan literasi dan menyediakan produk-produk keuangan syariah yang dibutuhkan masyarakat melalui ekosistem keuangan yang terintegrasi. Hal ini demi meningkatkan inklusi keuangan syariah kepada masyarakat Indonesia.
-
Kenapa AIPDA Eko Yulianto mendirikan bank sampah di Kabupaten Serang? Awalnya ini karena keprihatinan karena belum adanya TPA di Kabupaten Serang, kata Eko, mengutip kanal SCTV Banten.
-
Bagaimana Town Hall Meeting Syariah 2023 membantu Bank Jatim? Busrul menjelaskan, Town Hall Meeting Syariah dapat membantu menghubungkan para pegawai dari berbagai Cabang dan Unit di lingkungan UUS Bank Jatim. Sehingga hal tersebut bisa memberi mereka kesempatan untuk bertemu, berinteraksi satu sama lain, serta dapat memperkuat rasa persahabatan dan kolaborasi.
"Mungkin sudah saatnya kita mengkaji kembali qanun LKS ini dengan harapan masyarakat Aceh memiliki alternatif transaksi apabila sistem perbankan terganggu, seperti yang dialami BSI ini," kata Saiful Bahri kepada wartawan, Kamis (11/5).
Saiful Bahri mengakui dampak gangguan layanan BSI itu membuat masyarakat mendesak Pemerintah Aceh agar kembali mengevaluasi Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang LKS.
Menurutnya, pascalahirnya LKS, masyarakat Aceh seakan terpaksa menjadi nasabah BSI. Itu lantaran di Aceh hanya beroperasi Bank Aceh Syariah milik pemerintah daerah dan BSI.
"Sementara BSI menjadi salah satu bank terbesar yang memiliki nasabah usai keluarnya bank-bank konvensional dari Aceh," ujarnya.
Namun, gangguan sistem yang terjadi pada BSI dalam beberapa hari terakhir, tutur pria yang akrab disapa Pon Yahya ini, telah berdampak buruk terhadap masyarakat dan dunia usaha di Aceh.
"Gangguan pelayanan ini telah memicu protes dari sebagian warga Aceh yang menjadi nasabah BSI," sebutnya.
Kendati demikian, Ketua DPR Aceh tersebut berharap BSI dapat segera menangani masalah layanan perbankan mereka, agar tidak mengecewakan masyarakat Aceh yang mayoritas adalah nasabah.
(mdk/yan)