LBH: Hukuman Mati Era Jokowi Lebih Banyak dari 10 Tahun Pemerintah SBY
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, kebijakan hukuman mati era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyumbang angka golput di Pilpres 2019. Hal itu disampaikanya dalam jumpa pers di Kantor Amnesty Internasional, HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 April 2019.
Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, kebijakan hukuman mati era kepemimpinan Presiden Joko Widodo menyumbang angka golput di Pilpres 2019. Hal itu disampaikanya dalam jumpa pers di Kantor Amnesty Internasional, HDI Hive, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 10 April 2019.
Menurut Ricky, para pembela kemanusiaan merasa kecewa karena pada Pemerintahan Jokowi jumlah eksekusi hukuman mati begitu banyak.
-
Apa isi dari gugatan terhadap Presiden Jokowi? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang menggugat Presiden Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) melayangkan gugatan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Siapa yang meminta tanda tangan Presiden Jokowi? Pasangan artis Vino G Bastian dan Marsha Timothy kerap disebut sebagai orang tua idaman. Pasalnya demi impian sang anak, Jizzy Pearl Bastian, pasangan orang tua ini rela melakukan segala cara.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
"Pada era kepemimpinan SBY yang dua periode saja tidak sebanyak di era Jokowi," kata Ricky.
Data dari Komnas HAM menyebut, 3 tahun pemerintahan Jokowi, sudah 18 terpidana yang dieksekusi mati. Sementara 10 tahun SBY, ada 16 terpidana yang dieksekusi mati.
Ricky menjelaskan, jika Jokowi hendak memperbaiki citra dirinya, supaya angka golput bisa ditekan, dirinya mengajukan saran supaya Pemerintah Jokowi mendeklarasikan moratorium hukuman mati.
"Penghapusan hukuman mati akan menjadi legacy (warisan) bagi Pemerintahan Jokowi," kata Ricky.
Selain itu, dirinya juga menyarankan beberapa perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Jokowi, seperti membenahi sistem peradilan di Indonesia supaya bersih dan adil.
Bom Waktu
Direktur LBH Masyarakat itu menjelaskan, jika Indonesia terus menerus melakukan vonis mati, tapi tidak diimbangi dengan eksekusinya, maka lambat-laun terpidana mati itu akan menumpuk.
"Akan diapakan jika ada begitu banyak terpidana mati. Dieksekusi secara masal tidak mungkin," kata Ricky.
Ia juga melihat bahwa tidak ada masyarakat yang mempercayai bahwa kondisi sistem peradilan kita dalam keadaan baik-baik saja.
"Apakah pantas jika sistem hukum yang cacat itu diberi wewenang untuk menghukum mati," kata Ricky.
Bagi Ricky, kepemimpinan yang kuat itu bukan menggandeng militer atau menggebrak meja, kepemimpinan yang kuat itu menggunakan kemanusiaan dan kompas moral dalam setiap tindakannya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
DPR Sulit Hapus Hukuman Mati
Kejahatan Narkoba Meningkat, Hukuman Mati Gagal Timbulkan Efek Getar
Amnesty International Dorong DPR Hapuskan Hukuman Mati
Protes Sanksi Rajam Homoseksual, Ellen Serukan Boikot 9 Hotel Milik Brunei Darussalam
PBB Kecam UU Hukuman Mati Dibuat Brunei Darussalam Bagi Homoseksual
Terdakwa Kasus Pembunuhan Kim Jong-nam Bebas Dari Hukuman Mati