Lembaga survei disarankan deklarasi sebelum hitung cepat

"Sayangnya tidak ada deklarasi tegas di awal quick count oleh seluruh lembaga survei kalau hasil mereka cuma prediksi."

Lembaga survei dianggap turut bertanggung jawab dalam polemik terjadi akibat perbedaan hasil hitung cepat pada pemilihan presiden Rabu lalu. Menurut peneliti opini publik Agung Prihatin, mestinya lembaga sigi harus membatasi diri dan justru tidak terjebak dalam praktik politik praktis.

Agung, sebelumnya peneliti LP3ES, menyayangkan tidak adanya ketegasan sikap dari para lembaga survei pelaku dan penyaji hitung cepat. Sebab, menurut dia hal itu penting supaya menghindarkan pembentukan opini berujung konflik.

"Sayangnya tidak ada deklarasi tegas di awal quick count oleh seluruh lembaga survei kalau hasil mereka cuma prediksi. Kita tetap harus menunggu hasil penghitungan KPU," kata Agung dalam acara diskusi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (12/7).

Menurut Agung, hal itu sudah diatur dalam undang-undang dan menjadi standar pelaksanaan hitung cepat. Dia menyatakan, justru karena tidak adanya pernyataan tegas dari para lembaga survei, maka semua kandidat saling klaim kemenangan.

"Karena tidak ada deklarasi itu, akhirnya bolanya ditangkap politisi. Dia kan menerima saja. Muncul deklarasi kemenangan. Itu yang memicu kekisruhan," ujar Agung.

Agung malah menyarankan supaya di kemudian hari pemerintah mengutip dan mengumpulkan dana dari masyarakat buat keperluan jajak pendapat. Nantinya, pemerintah bakal menunjuk institusi mana saja dianggap punya reputasi baik dalam hal survei. Tujuannya supaya opini masyarakat tidak mudah dipermainkan lagi, dan menghindari rekayasa.

Sementara itu, menurut Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Subianto - Hatta Rajasa, Tantowi Yahya, menyatakan Komisi Pemilihan Umum juga mesti bertanggung jawab atas masalah ini. Dia mengakui sangat membutuhkan hitung cepat dalam perkembangan situasi di masa kini, tapi juga mesti tertib sesuai aturan.

"Tugas KPU meregulasi ini, kita tidak mengharamkan quick count. Kita butuh, tapi harus ada pengaturan supaya terjadi keteraturan, supaya rakyat tenang," kata Tantowi.

Tantowi juga sepakat dengan ide audit lembaga survei sebagai akibat kekisruhan ini. Dia juga menantang semua lembaga sigi harus berani buka-bukaan data mereka.

"Saya mendukung apabila ada proses audit lembaga survei. Kepada pihak yang merasa paling benar harus berani. Yang dibuat kurang benar harus berani, ini untuk pembelajaran politik. Mari awasi mana lembaga survei yang benar," ujar Tantowi.