Lenis Kogoya minta pemerintah hapus stigma OPM di Bumi Cendrawasih
"Kata-kata sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan semua yang menyangkut makar saya minta dihentikan."
Ketua masyarakat adat Provinsi Papua sekaligus staf khusus presiden, Lenis Kogoya mengatakan, pembebasan Tapol-Napol yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah tepat, karena menyangkut pada pembangunan ekonomi, kesejahteraan rakyat di Papua.
"Musyawarah besar waktu itu di Wamena membicarakan pembangunan di Papua, satu poin di situ saya minta kepada presiden untuk lepaskan Tapol-Napol bersama tahanan OPM juga saya minta bebaskan, tidak boleh ada ketakutan disana (Papua), hasil musyawarah di dua Provinsi Papua ada 5 Tapol yang dibebaskan," tutur Lenis pada acara seminar nasional pembebasan Tapol-Napol asal Papua, resolusi penyelesaian permasalahan papua di Aula DHN '45, Kompleks Gedung Juang '45, Jalan Menteng Raya Nomor 31, Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (30/6).
"Kita bicarakan masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan dan kesejahteraan. Kita dukung pemerintah menjadikan Papua menjadi gerbang kesejahteraan, bukan gerbang neraka," imbuhnya.
Menurut dia, Presiden Jokowi membebaskan tahanan Tapol Papua itu langkah yang tepat, karena mereka para Tapol adalah anak bangsa juga yang nanti turut membangun Indonesia.
"Kata-kata sebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan semua yang menyangkut makar saya minta dihentikan. Program pemerintah kita dukung dengan baik, sehingga kesejahteraan di Papua bisa terwujud," paparnya.
Lebih lanjut Lenis mengatakan, Presiden Jokowi sudah tepat memberikan grasi kepada 5 orang tahanan atas dugaan makar. Para tahanan tidak melakukan makar, tetapi telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Di vonis dengan bermacam pasal, ada hukumannya seumur hidup dan sebagainya.
"Masyarakat Papua memiliki kedudukan, tugas, tanggung jawab yang sama sebagai warga negara Indonesia, maka dari itu rakyat Papua berhak memiliki harkat, derajat, martabat dan harga diri sebagian dari bangsa Indonesia," sambung dia.
Pada kesempatan yang sama Direktur Eksekutif Populi Center, Nico Harjanto mengatakan konflik di Papua memiliki banyak unsur di antaranya ketidakdilan hak dan kesempatan untuk maju, kesejahteraan, pembangunan infrastruktur sehingga rakyat disana protes kepada pemerintah.
"Permasalahan utama itu bukan dari faktor keamanan, tapi lebih kepada kesempatan untuk mendapatkan hidup yang layak. Oleh sebab itu Presiden Jokowi dalam kabinet pemerintahannya lebih fokus kepada kesejahteraan dan infrastruktur," jelasnya.
Nico menilai, salah satu upaya peningkatan kesejahteraan di Papua dengan mengembalikan ekonomi lokal. "Suatu hal yang sangat positif jika pemerintah menata ekonomi Papua. Menggerakan ekonomi lokal itu upaya menjembatani permasalahan tersebut," pungkasnya.
Baca juga:
Kubu eks Gubernur Papua protes berkasnya dilimpahkan ke PN Tipikor
KPK minta hakim gugurkan praperadilan Barnabas Suebu
Sidang praperadilan eks Gubernur Papua akan kembali digelar hari ini
KPK limpahkan berkas perkara eks Gubernur Papua ke Tipikor
Paling jauh, alasan Jokowi prioritaskan kajian kekayaan alam Papua
Sidang praperadilan eks Gubernur Papua digelar di PN Jaksel
Jokowi minta kajian kekayaan alam Papua tuntas dalam enam bulan
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kenapa situasi baku tembak di Papua semakin memanas? Anggota Brimob dan TNI pun kerap terlibat baku tembak dengan para teroris di Papua yang semakin lama mulai berani menyerang TNI dan Polri yang berjaga di sana.
-
Bagaimana cara menyelesaikan konflik Papua, menurut para akademisi dan ahli? Semua itu dilakukan melalui pendekatan pengakuan hak sipil politik, ekonomi sosial budaya, memperkuat pendidikan untuk kesadaran hak, dan memperkuat kualitas SDM anak muda dengan pendidikan adat dan pendidikan nasional.
-
Kapan Prabowo bertemu Jokowi? Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana kepresidenan, Jakarta, Senin (8/7) siang.
-
Kenapa konflik Papua semakin meningkat, meskipun pembangunan di wilayah tersebut digalakkan? Sekretaris Gugus Tugas Papua UGM Arie Ruhyanto mengatakan bahwa angka kekerasan di Papua meningkat di tengah gencarnya proses pembangunan oleh pemerintah.
-
Siapa yang mengemukakan perlunya masukan dari masyarakat dan ahli untuk menyelesaikan konflik Papua? “Kami sangat ingin mendengar masukan saran dan pandangan dalam mencari akar rumput permasalahan di tanah Papua serta memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi,” kata Yayan dikutip dari Liputan6.com.