Lolos Kasus Korupsi Berjemaah di Malang, Politikus PAN Kini Maju Pileg lagi

Bacaleg tentu juga harus memenuhi syarat formil yang ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota.

Perlu diketahui, Subur merupakan JC dalam kasus korupsi massal yang pernah mengguncang Kota Malang pada 2018. Saat itu sebanyak 41 Anggota DPRD secara bertahap ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh KPK.

Saat itu, Wali Kota Moch Anton, Sekda Cipto Wiyono dan Kadis PUPR Jarot Edy Sulistiyono juga turut terseret dalam kasus tersebut. Sementara Subur, bersama empat orang anggota DPRD Kota Malang (satu orang dari proses PAW) lolos dari jeratan kasus tersebut, setelah mengembalikan uang suap ke KPK dan menjadi JC.

Sebanyak 45 Bacaleg PAN diajukan ke Kantor KPUD Kota Malang, Jumat (12/5). Rombongan datang dengan berbagai atribut partai, serta diringi kesenian tradisional jaran kepang.

"PAN sangat terbuka. Tidak ada satu segmen pun yang tidak tersentuh kader PAN. Kami bangga dapat menyentuh semua elemen masyarakat, termasuk kalangan budayawan," tegas Mahfudz.

Keterwakilan perempuan Bacalag PAN sebanyak 40 persen dari 45 Bacaleg, atau lebih dari 30 persen, sebagaimana yang telah ditentukan. PAN menargetkan 7 hingga 8 kursi di DPRD Kota Malang dari 5 Dapil.

Hari yang sama, Partai Persatuan Indonesia (Perindo) juga mengajukan daftar Bacaleg ke KPUD Kota Malang. Rombongan 37 Bacaleg datang dipimpin Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Laily Fitriyah Liza Min Nelly.

"Rata-rata dari milenial dan tahun ini terbanyak yang daftar di Partai Perindo Kota Malang," tegas Laily Fitriyah Liza Min Nelly.

Hingga, Sabtu (13/5) Partai Politik yang telah mengajukan Bacaleg ke KPU di antaranya Partai Hanura dan PBB pada Rabu (10/5), PDIP dan Partai Nasdem pada Kamis (11/5), PKS, Partai Perindo dan PAN pada Jumat (12/5). Sementara sisanya diperkirakan akan mengajukan calegnya di batas akhir pengajuan yakni Minggu (14/5).