Luhut Pandjaitan: Kritiklah pemerintah, tapi dengan data yang jelas

Luhut Pandjaitan: Kritiklah pemerintah, tapi dengan data yang jelas. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun berjalan baik. Hal itu merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang baik.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) selama dua tahun berjalan baik. Hal itu merujuk pada pertumbuhan ekonomi yang baik dan dinamika politik yang stabil di Tanah Air.

Salah satu contoh dinamika politik yang stabil di Tanah Air, kata Luhut, seperti polemik pertarungan para kandidat Gubernur DKI. Meskipun atmosfer jelang Pilgub DKI 2017 semakin memanas, persaingan antara kandidat masih dalam batas kewajaran.

"Walaupun ada dinamika seperti Gubernur DKI tapi ada dalam batas yang diatasi. Itu ujian demokrasi dalam mematangkan demokrasi dan kita harus dewasa," ujar Luhut dalam menyampaikan hasil capaian kerja dalam acara Pers Briefing di Gedung Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III Nomor 17, Jakarta Pusat,

Sementara pertumbuhan ekonomi yang baik, Luhut berpacu pada data pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2016 capai 5.18 persen. Berada dalam pergulatan ekonomi dunia yang melemah, kata Luhut, ternyata ekonomi Indonesia tetap stabil.

"Sejak 2012 ekonomi kita menurun. Tapi bisa lihat Kuartal kedua 5,18 persen," ujarnya.

Selain petumbuhan ekonomi dan dinamika politik yang stabil, Luhut menilai, progres pembangunan infrastruktur di dua tahun kepemimpinan Jokowi-JK sangat bagus. Ditambah capaian program Tax Amnesty (pengampunan pajak) yang memuaskan.

"Dengan Tax Amnesty, uang cukup sukses dan membuat dana kita tidak terpengaruh. Pembangunan infrastruktur jalan dengan baik," kata dia.

Dari capaian kerja pemerintahan Jokowi-JK itulah, kata Luhut, popularitas Jokowi kini melebihi ekspektasi yakni berada pada angka 68 persen. Angka tersebut meningkat dari popularitas Jokowi pada Pilpres 2014 yang berada di bawah 50 persen. Namun, pemerintah tetap membutuhkan masukan dan kritikan yang konstruktif dari masyarakat maupun wakil rakyat.

"Kritiklah pemerintah, tapi dengan kritikan yang konstruktif, dengan data yang jelas. Jangan data yang tidak jelas. Kalau kritik jangan pakai bahasa perasaan, karena perasaan hanya untuk mengungkapkan cinta," ujar Luhut menutup pemaparannnya.