Mabes Polri Catat Penyebaran Hoaks di Tahun Politik Capai 85 Persen
Di tahun politik, penyebaran konten informasi hoaks meningkat tajam. Berdasarkan data yang dimiliki Mabes Polri, penyebaran hoaks di sosial media mencapai 85 persen.
Di tahun politik, penyebaran konten informasi hoaks meningkat tajam. Berdasarkan data yang dimiliki Mabes Polri, penyebaran hoaks di sosial media mencapai 85 persen.
"Hoaks mengemuka hampir naik 65 sampai 85 persen pada tahun politik, maka polisi tampil sebagai oase untuk mendinginkan situasi politik yang ada," kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal dalam deklarasi Milenial Anti Hoaks di Universitas Indonesia, Depok, Senin (4/2).
-
Kenapa berita hoaks ini beredar? Beredar sebuah tangkapan layar judul berita yang berisi Menteri Amerika Serikat menyebut Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bodoh usai Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 diserang hacker beredar di media sosial.
-
Siapa yang diklaim sebagai tersangka yang dilepaskan dalam berita hoaks? Berita yang beredar mengenai kepolisian yang membebaskan tersangka pembunuhan Vina Cirebon bernama Pegi karena salah tangkap adalah berita bohong.
-
Siapa yang dipolisikan terkait dugaan penyebaran hoaks? Polda Metro Jaya diketahui mengusut dugaan kasus menyebarkan hoaks Aiman lantaran menuding aparat tidak netral pada Pemilu 2024.
-
Bagaimana cara mengecek kebenaran berita hoaks tersebut? Penelusuran Mula-mula dilakukan dengan memasukkan kata kunci "Menteri Amerika klaim: Kominfo Indonesia sangat bodoh, Databesa Negaranya dihacker tidak tau, karena terlalu sibuk ngurus Palestina" di situs Liputan6.com.Hasilnya tidak ditemukan artikel dengan judul yang sama.
-
Apa yang dilakukan Polda Bali untuk menindaklanjuti berita hoaks tersebut? Penelusuran "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Sibercrim Ditreskrimsus Polda Bali, untuk melacak akun tersebut," katanya.
-
Apa yang dilakukan Polresta Pekanbaru untuk mencegah penyebaran hoaks? Polresta Pekanbaru mengambil langkah inovatif dengan melibatkan admin media sosial publik dalam upaya mencegah hoaks dan isu sara selama Pemilu 2024.
Iqbal tidak menjelaskan detail mengenai persentase tersebut. Dia mengimbau kepada para mahasiswa dan masyarakat untuk menelusuri kebenaran informasi yang didapat, sebelum kembali menyebarkannya.
"Hati-hati nanti bisa dipanggil polisi, kalau (hoax) di-foward. Jadi saring dulu," tuturnya.
Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa Vokasi UI menggelar deklarasi anti hoaks di hadapan petinggi Polri. Hadir dalam deklarasi tersebut Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, Kabiro Misi Hubinter Polri Brigjen Krishna Mukti, Direktur Vokasi UI Sigit Pranowo Hadiwardoyo.
Pengamat sosial Vokasi UI Devie Rahmawati mengatakan, sebagai generasi milenial maka mahasiswa harus menjadi garda utama pencegahan hoaks. Terlebih mereka adalah mahasiswa vokasi UI yang harusnya menjadi contoh teladan bagi yang lain.
"Sebagai kaum milenial, mahasiswa UI memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang besar akan hal tersebut," tutur Devie usai deklarasi.
Ditegaskan pula, mahasiswa ini juga harus menyebarluaskan bagaimana cara pencegahan hoaks. Sehingga perlahan masyarakat menjadi paham dan tahu perihal kebenaran suatu informasi.
"Bagaimana mereka bisa menjadi agen pencegahan penyebaran hoaks itu sendiri. Caranya dengan memiliki pengetahuan dan kemudian menyebarkan pada lingkungan sekitar," tambahnya.
Sementara itu, Krishna Mukti menjelaskan, penyebaran hoaks yang ancaman pidananya diatur dalam UU ITE. Selain menyebarkan berita bohong, UU itu juga melarang penyadapan dan pencemaran nama baik. Khrisna pun mencontohkan pelanggaran UU ITE yang mungkin dilakukan mahasiswa.
"Kamu upload dosen dari belakang, dosen ini orangnya gini, disebar. Dosen ngadu, pelaku ditangkap nangis. Ini sudah dikasih tahu Pak KM, dilarang," katanya.
Baca juga:
Jurnalisme Data, Cara Ampuh Melawan Hoaks
Gerakan Kebajikan Pancasila Gelar Aksi Pemilu Gembira Melawan Hoaks
'Perlu 'Siskamling' di Medsos buat Reduksi Narasi Kebencian'
Jokowi Sindir Ada Timses yang Gunakan Propaganda Rusia Semburkan Fitnah dan Hoaks
Atiqah Tegaskan Ratna Sarumpaet Tak Pernah Sebar Kebohongan ke Publik
Gelar Konsolidasi, Relawan Didorong Bantu Luruskan Hoaks ke Jokowi-Ma'ruf