Mahfud MD dukung Hakim Sarpin kabulkan praperadilan BG

"Pejabat pemerintah yang bisa ditangani KPK hanya eselon I ke atas. Kalau bukan itu harus ditangani Kejagung dan Polri."

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan praperadilan Komjen Pol Budi Gunawan yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Hakim yang memimpin sidang Sarpin Rizaldi menyatakan, surat perintah penyidikan (Sprindik) yang menetapkan Komjen Pol Budi Gunawan oleh KPK tidak sah dan tak berdasarkan hukum.

Sarpin menambahkan salah satu pertimbangan PN Jakarta Selatan mengabulkan praperadilan Budi Gunawan adalah, saat menjabat Karobinkar SSDM Polri yang merupakan pejabat eselon II, jenderal bintang tiga tersebut bukan pejabat negara dan tidak termasuk dalam objek yang diatur dalam UU KPK.

"Karobinkar merupakan unsur pelaksana SDM, jabatan administratif golongan IIA, tidak masuk penyelenggara negara, bukan eselon 1," kata Sarpin di PN Jakarta selatan, Senin (16/2).

Menyikapi putusan PN Jakarta Selatan, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, apa yang diputuskan Hakim Sarpi telah tepat. Setiap kasus korupsi yang dilakukan pejabat di bawah eselon I harus ditangani Kejagung dan Polri.

Melalui akun Twitter pribadinya, Mahfud menuliskan, "Semua pejabat bisa dijadikan tersangka. Tapi pejabat pemerintah yang bisa ditangani KPK hanya eselon I ke atas. Kalau bukan itu harus ditangani Kejagung dan Polri."

"Jangan keliru ya. Semua pejabat negara bisa ditangani KPK. Tapi kalau pejabat pemerintah hanya eselon I ke atas. Secara hukum pejabat negara beda dengan pejabat pemerintah."

Baca juga:
Komjen BG menang, Deddy Mizwar sebut KPK seolah dipaksa SP3
Kabareskrim minta KPK cabut status tersangka Komjen Budi Gunawan
Polri apresiasi putusan praperadilan Komjen Budi Gunawan
Fadli Zon desak Jokowi jangan lelet lantik Komjen Budi Gunawan