Mahfud MD: Ide Vaksin Berbayar Muncul karena Ledakan Kasus Varian Delta
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Menko Polhukam Mahfud MD pun membeberkan ide vaksinasi berbayar bermula lantaran ledakan Covid-19 varian Delta muncul di Indonesia.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membatalkan vaksin Covid-19 berbayar bagi individu yang sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui Kimia Farma. Menko Polhukam Mahfud MD pun membeberkan ide vaksinasi berbayar bermula lantaran ledakan Covid-19 varian Delta muncul di Indonesia.
"Presiden menetapkan, tidak ada vaksin berbayar, semua vaksinasi gratis untuk rakyat. Sejak awal kebijakannya begitu. Semula ide vaksin berbayar muncul karena ledakan Covid varian Delta," kata Mahfud dalam akun twitternya, Sabtu (17/7).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Siapa yang dilibatkan dalam penanganan pandemi Covid-19 dalam disertasi Kombes Pol Dr. Yade Setiawan Ujung? Analisis ini menawarkan wawasan berharga tentang pentingnya kerjasama antar-sektor dan koordinasi yang efektif antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam menghadapi krisis kesehatan.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Siapa yang menanyakan kepada Mahfud MD tentang sikapnya? Hal itu disampaikan Mahfud saat menjawab pertanyaan dari Maria Simbolon.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
Pemerintah, kata Mahfud, gencar mempercepat vaksinasi, walaupun tenaga vaksinator tidak cukup. Sebab itu, kata dia, seluruh pihak turun tangan dan muncul ide dari perusahaan swasta untuk membantu percepatan vaksinasi.
"Tenaga medis tak cukup. TNI, Polri, BIN turun tangan melatih vaksinator dan turun ke rakyat. Tapi tetap banyak yang tak terlayani, banyak yang sudah antre tapi tak bisa terlayani saking banyaknya. Muncul ide dari swasta yang akan membelikan untuk karyawannya dan menyelenggarakan vaksinasi sendiri," bebernya.
Dia menjelaskan ide perusahaan swasta untuk memvaksinasi dan mencetak vaksinator sendiri agar industri dan sektor-sektor esensial bisa bekerja. Mahfud pun menyatakan pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah.
"Pelaksanaannya tidak menggunakan APBN dan vaksin pemerintah. Tapi timbul reaksi penolakan yang keras. Menampung aspirasi itu, Presiden melarang program vaksinasi berbayar," ungkapnya.
Baca juga:
Mahfud MD Sebut Ratusan Ribu Bidan dan Mahasiswa Akan Dilatih Jadi Vaksinator
3 Bus di Garut Diubah Jadi Gerai Vaksinasi, Bakal Keliling hingga Pelosok
Stok Vaksin di Indonesia 130 Juta, Baru 50 Juta yang Disuntikkan
Jokowi Batalkan Program Vaksinasi Berbayar
Menko Muhadjir: Vaksin Gotong Royong Tetap Diberlakukan, Tunggu Teknis Pelaksanaan
Kemenkes Sebut Tenaga Kesehatan akan Vaksinasi Covid Ketiga
Gubernur Papua Sebut Warga yang Ingin Menonton PON XX Wajib Sudah Divaksin