Mahfud MD Minta KPK Aktif Awasi Pilkada Serentak
Diakui oleh Mahfud, ada yang khawatir akan boros dan meminta Pilkada ditunda. Tetapi menurutnya, kalau itu terjadi akan ada yang dikorbankan yakni ekonomi yang jauh lebih banyak. Oleh sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah berdialog membicarakan solusi.
Menko Polhukam Mahfud MD meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut aktif mengawasi jalannya Pilkada serentak, yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang, meskipun saat ini Indonesia masih pandemi Virus Corona atau Covid-19.
Hal tersebut diungkapkannya dalam Webinar Internasional bertema An Election in the Time of Pandemic: 'Protecting the Quality of Democracy and Potential Corruption,' yang diselenggarakan atas kerjasama KPK, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, Kedeputian l Kemenko Polhukam, Bawaslu dan GIZ (sebuah lembaga dari Jerman) pada Kamis (25/6).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Kapan Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang? Cawapres Mahfud MD melanjutkan kampanye di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 23 Januari 2024.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Siapa yang membantah pernyataan Mahfud MD? Hal ini pun dibantah langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto.
"Pertama kita menghindari adanya kepala daerah yang di Plt-kan terus, karena Plt tidak memiliki kewenangan definitif. Sehingga pemerintah bersama DPR dan KPU memutuskan untuk tidak mundur lagi dari tanggal 9 Desember 2020," ujar Mahfud MD, yang bertindak sebagai pembicara utama tersebut.
Diakui oleh Mahfud, ada yang khawatir akan boros dan meminta Pilkada ditunda. Tetapi menurutnya, kalau itu terjadi akan ada yang dikorbankan yakni ekonomi yang jauh lebih banyak. Oleh sebab itu, pemerintah bersama KPU, DPR dan Pemerintah Daerah berdialog membicarakan solusi.
"Kita bicara juga dengan KPK, bagaimana Pilkada diawasi agar tidak terjadi korupsi," ujar Mahfud.
Pada kesempatan itu Mahfud juga meminta semua pihak agar memberi masukan atas potensi korupsi yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pilkada serentak tersebut. Dengan adanya masukan tersebut diharapkan pilkada akan tetap memiliki kualitas, serta tidak ada celah untuk korupsi.
"Jadi secara ilmiah nanti silakan beri masukan, bagaimana agar tidak terjadi korupsi. Juga, bagaimana agar kualitas pilkada di masa pandemi Covid-19 itu tidak turun," pinta Mahfud.
"Kemudian perlu juga masukan, bagaimana agar partisipasi publik meningkat, bagaimana teknologinya, bagaimana caranya, dan lebih dari itu karena kita dalam suasana pandemik. Jangan hanya bahas dari segi korupsi, bicara kualitas, tapi juga harus menjaga kesehatan," pungkasnya.
Selain Menko Polhukam, pada Webinar itu juga diisi oleh sejumlah pembicara lain, diantaranya Ketua KPK Komjen Firli Bahuri, Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, serta lembaga swadaya masyarakat pegiat korupsi dan demokrasi termasuk dari luar negeri.
Baca juga:
Mendagri Jawab Kritik Soal Calon Petahana Jadi Gugus Tugas: Aturan Itu Bisa Ganti
Faldo Maldini Usai Didukung PKB: Saatnya Anak Muda Ubah Sumbar
PKB Dukung Faldo Maldini-Febby Datuak Bangso di Pilgub Sumbar
Manuver Gibran Selama Pandemi Covid-19 Dinilai Efektif Kerek Elektabilitas
CEK FAKTA: Tidak Benar Masa Jabatan Presiden Jokowi Sampai 2027