Mahfud Md Sebut Pemerintah Tak Punya Target Waktu Penyelesaian Konflik di Papua
Pemerintah belum memiliki target waktu dalam penyelesaian konflik di Papua. Pemerintah juga tidak memberlakukan kondisi darurat sipil atau darurat militer di Papua.
Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memiliki target waktu dalam penyelesaian konflik di Papua. Diakui Mahfud, konflik di Papua sudah terjadi puluhan tahun.
"Saya kira memang sudah puluhan tahun kita menangani ini tidak selesai-selesai ya karena kita mau dulu pendekatannya dengan dialog-dialog, kita tidak punya target, pokoknya selama aparat keamanan, penegak hukum akan terus bekerja," katanya dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (19/5).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Mengapa Mahfud MD kecewa dengan sistem hukum di Indonesia? "Ada tiga kata yang sangat penting di dalam orasi ini yaitu kata etika, moral dan hukum semua kata itu, rangkaian kata itu penting, tapi saya akan bicara etika, moral dan hukum. Kenapa topik ini dipilih, karena kita punya hukum tetapi hukum kita itu sangat mengecewakan," kata Mahfud MD di Jakarta, Kamis (30/11)."Masih terjadi ketidakadilan di mana-mana, penegakan hukum juga ditandai oleh berbagai transaksi, jual beli kasus, jual beli vonis," sambungnya.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
-
Bagaimana Mahfud MD menggambarkan luas deforestasi di Indonesia? Dia turut menganalogikan, luas 12,5 juta hektare deforestasi hutan ini setara dengan 23 kali luas Pulau Madura, bahkan lebih besar dari luas wilayah Korea Selatan. "Itu jauh lebih luas dari Korea Selatan dan 23 kali luasnya Pulau Madura di mana saya tinggal. Ini deforestasi 10 tahun," ucapnya.
-
Apa alasan Mahfud Md memutuskan untuk mundur dari jabatan Menko Polhukam? Hari ini saya sudah membawa surat untuk presiden, untuk disampaikan ke presiden langsung tentang masa depan politik saya, yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud dalam pernyataannya di Lampung, Rabu.
Mahfud menjelaskan, pemerintah juga tidak memberlakukan kondisi darurat sipil atau darurat militer di Papua. Alasannya, konflik yang dialami tidak terlalu besar.
"Pemerintah belum pernah sampai saat ini memberlakukan darurat sipil, apalagi darurat militer, sipil juga enggak, karena ini menganggap ini sebenarnya tidak terlalu besar, orang-orang sudah terindentifikasi, sehingga orang tersebut terorisnya. Bukan Papua terorisnya dan bukan orang-orang Papua teroris," bebernya.
Konflik di Papua hingga kini belum selesai. Banyak pihak yang menjadi korban dari tindakan para kelompok terorisme di Papua. Salah satunya kejadian pada dua prajurit TNI berinisal A berpangkat Prada dan AA berpangkat Praka telah menjadi korban penyerangan oleh Orang Tak Kenal (OTK) di proyek tanggul Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua. Kejadian ini terjadi sekitar pukul 11.30 WIT.
Atas kejadian itu, senjata milik korban pun dibawa oleh pelaku usai melakukan penyerangan tersebut. "Senjata SS2 V1 kaliber 5,56 mm milik kedua korban dibawa oleh pelaku," kata Kepala Humas Satgas Nemangkawi Kombes MIqbal Alqudussy saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/5).
Kini, petugas gabungan TNI-Polri sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku tersebut. "Saat ini Aparat TNI Polri dipimpin Kapolres Yahukimo AKBP Deni Hardiana sedang melaksanakan penyisiran dan pengejaran," tutupnya.
Sebelumnya, Dua orang anggota TNI telah menjadi korban penyerangan oleh Orang Tak Kenal (OTK). Kejadian penyerangan ini dikabarkan terjadi di proyek tanggul Kali Brasa, Kabupaten Yahukimo, Papua, sekitar pukul 11.30 Wib.
Kepala Humas Satgas Nemangkawi Kombes M. Iqbal Alqudussy membenarkan terkait kejadian yang menimpa dua anggota TNI tersebut.
"Iya benar kejadian (penyerangan oleh OTK terhadap dua anggota TNI)," kata Iqbal saat dihubungi merdeka.com, Selasa (18/5).
Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rosita Dewi pernah menuturkan, pemerintah belum menyentuh akar persoalan di Papua. Dia bilang, ada empat akar permasalahan yang menyebabkan sering terjadinya konflik di bumi Cendrawasih.
"Ada empat setidaknya akar persoalan yang ada di Papua dalam konflik Papua ini, pertama persoalan marginalisasi dan diskriminasi. Kemudian kegagalan pembangunan, ketiga pelanggaran HAM, keempat persoalan status politik dan interpretasi terhadap sejarah Papua," katanya saat diskusi ‘Setelah Otonomi Khusus, Apa Lagi Jurus Untuk Papua?’, Sabtu (5/12/2020).
“Keempat persoalan ini sebenarnya secara dinamika masih terus berlanjut, karena kalau kita melihat kebijakan yang diambil pemeriksaan tidak address akar persoalan dari konflik tersebut," tambah penulis buku Road Map Papua itu.
Selain itu, lanjutnya, persoalan di Papua sekarang bukan hanya terkait dengan kekerasan aparat. Tapi juga dengan ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga, hak-hak dasar itu merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
"Jika persoalan pendidikan, kesehatan itu tidak terpenuhi itu perlu dipertanyakan juga apa hak asasi manusia orang asli Papua," ucapnya.
Menurutnya, hak kesehatan sama dengan hak hidup. Sebab, kesehatan sangat berkaitan dengan hidup mati seseorang. Jika itu tidak bisa terpenuhi persoalan HAM di Papua perlu dipertanyakan.
"Hak asasi manusia jangan hanya dibatasi persoalan politik saja tapi merupakan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, budaya," ucapnya.
Baca juga:
Mahfud MD Ungkap Sederet Keistimewaan Papua
Empat Personel TNI Alami Luka Tembak Saat Diadang KKB di Pegunungan Bintang
Kapolda Papua sebut Dua Anggota Yonif 432 Dikeroyok 20 Orang OTK
Tiga Anak Buah Lekagak Telenggen Serahkan Diri ke Yonif 715 MTL
Satu Anggota KKB Tewas di Ilaga Usai Kontak Senjata dengan TNI-Polri
Mantan Tokoh Besar OPM: Papeda itu Akronim Papua Perlu Damai