Mahfud Siapkan Inpres Bakamla Pegang Koordinasi Penanganan Keamanan Laut
Menurut dia, nanti berbagai instansi yang menjadi mitra Bakamla akan mengadakan koordinasi ihwal rencana tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku tengah menyiapkan instruksi presiden atau Inpres terkait membuat Bakamla menjadi koordinator penjaga laut.
"Dan tadi disiapkan langkah-langkahnya dan sudah mengerucut ke kesepakatan-kesepakatan untuk nanti disampaikan kepada presiden. Intinya bahwa Bakamla itu akan memegang koordinasi di dalam penanganan keamanan laut," jelas Mahfud di kantornya, Jakarta, Rabu (26/2).
-
Mengapa Mahfud MD dikabarkan mundur dari Menko Polhukam? Dia menilai, mundurnya Mahfud dari kabinet lantaran ingin fokus berkampanye dan mengikuti kontestasi di Pilpres 2024.
-
Apa yang dilakukan Mahfud Md selama menjadi Menko Polhukam? Selama menjabat sebagai Menko Polhukam, ada sejumlah gebrakan yang pernah dilakukan oleh Mahfud Md. Salah satunya, Menko Polhukam Mahfud Md membentuk tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kasus Intan Jaya, Papua yang menewaskan empat orang, yakni warga sipil dan pendeta serta dua anggota TNI.
-
Dimana konsentrasi dokter spesialis di Indonesia? Dia mengatakan 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di Pulau Jawa. "Rata-rata semuanya dokter spesialis pada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis itu terkonsentrasi di Pulau Jawa, 59 persen," ujarnya.
-
Kapan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) resmi terbentuk? Tepat pada 24 Oktober 1950, IDI secara resmi mendapatkan legalitas hukum di depan notaris.
-
Siapa yang mengonfirmasi soal kabar pengunduran diri Mahfud MD? Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapatkan informasi resmi terkait hal tersebut. Namun, dia mengaku mendengar kabar burung soal pengunduran diri Mahfud MD.
-
Apa pesan Mahfud MD kepada Pangdam, Bupati, dan Wali Kota? Untuk itu Mahfud berpesan kepada Pangdam, Bupati, Wali Kota agar tidak menjemput dan menjamunya setiap ke daerah.
Menurut dia, nanti berbagai instansi yang menjadi mitra Bakamla akan mengadakan koordinasi ihwal rencana tersebut.
"Sekarang kan ada tujuh stakeholder, ada Bakamla, ada TNI Angkatan Laut juga punya, Pol air punya, Bea Cukai punya, (Kementerian) Kelautan dan Perikanan punya, (Kementerian) Perhubungan punya, (Kementerian) Keuangan punya. Punya kapal sendiri-sendiri dengan tugas masing-masing. Nah itu mau dikoordinasikan agar proses-proses penanganan masalah di laut itu bisa disampaikan dengan praktis tanpa melanggar hukum, begitu saja," terangnya.
Rencana ini, lanjut Mahfud akan didahului dengan pertemuan antara Menko yang bertanggung jawab terhadap lembaga-lembaga tersebut.
"Karena semua Menko itulah yang mendapat perintah dari presiden untuk melakukan koordinasi itu," tandasnya.
Reporter: Yopi M
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Kepala Bakamla Sebut Tantangan Maritim Indonesia Meningkat
Serah Terima Jabatan Kepala Bakamla, Laksdya TNI Aan Kurnia Bersyukur
Jokowi ingin Bakamla punya Kewenangan Penuh di Perairan Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Laksdya Aan Kurnia Jadi Kepala Bakamla
Menko Luhut Target Omnibus Law Bakamla Selesai Dalam Satu Bulan
Jokowi Lantik Laksdya Aan Kurnia Menjadi Kepala Bakamla