Mahfud Soal Perppu KPK: Apapun Keputusan Presiden Jokowi Dihormati
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengimbau agar jangan ada lagi yang berdebat soal implikasi atas keluarnya Perppu tersebut. Menurutnya, Jokowi mempunyai semua instrumen untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi berencana mengeluarkan Perppu terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Belum sempat dikeluarkan, wacana penerbitan Perppu tersebut sudah menuai pro dan kontra.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengimbau agar jangan ada lagi yang berdebat soal implikasi atas keluarnya Perppu tersebut. Menurutnya, Jokowi mempunyai semua instrumen untuk mengambil keputusan yang sebaik-baiknya.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Apa yang ditekankan oleh Jokowi tentang UU Perampasan Aset? Jokowi menekankan pentingnya adanya undang-undang perampasan aset. Hal ini untuk memaksimalkan penyelamatan aset dan pengembalian uang negara. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberi pengarahan dalam Peringatan 22 Tahun Gerakan Nasional Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/4). "Terakhir saya titip upayakan maksimal penyelamatan dan pengembalian uang negara sehingga perampasan aset menjadi penting untuk kita kawal bersama," ucap Jokowi.
-
Bagaimana KPK menangkap Bupati Labuhanbatu? Keempatnya ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Kamis, 11 Januari 2024 kemarin.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang tertulis di karangan bunga yang diterima oleh KPK? Dalam karangan bunga tertulis 'selamat atas keberhasilan anda memasuki pekarangan tetangga'. Tertulis pengirimnya adalah Tetangga.
"Kita tidak lagi berdebat soal implikasi. Bapak Presiden itu punya semua instrumen yang diperlukan untuk mengambil pertimbangan dan memutuskan dengan sebaik-baiknya," katanya di Jakarta, Kamis (3/10).
Agar tidak terus menjadi polemik, dia menyarankan, semua pihak menunggu keputusan Presiden Jokowi. Mahfud juga meminta semua pihak sabar. Selain itu, menghormati apapun keputusan yang akan diambil mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
"Agar kita tidak meneruskan polemik mari kita tunggu keputusan Presiden. Dan apapun keputusannya karena beliau adalah pemegang otoritas tertinggi di negara ini ya kita harus hormati," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan akan mempertimbangkan menerbitkan Perppu KPK untuk mengganti UU tentang KPK yang telah disepakati DPR dan Pemerintah untuk direvisi.
Pada saat pembahasan revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, Presiden telah mengirimkan surat presiden (Surpres) ke DPR. Surpres itu berisi bahwa Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), yang saat itu dijabat Yasonna Laoly, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin sebagai wakil Pemerintah dalam pembahasan revisi.
Reporter: Putu Merta Surya Putra
Sumber: Liputan6.com
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Perlukah Presiden Jokowi Keluarkan Perppu KPK? Klik di Sini!
Baca juga:
Mengukur Kegentingan Memaksa Jokowi Harus Terbitkan Perppu KPK
Belum Bersikap Soal Perppu KPK, Golkar Pantau Uji Materi di MK
Peneliti LIPI Nilai UU KPK Hasil Revisi Cacat Prosedural dan Subtansi
Surya Paloh: Jokowi dan Lima Ketum Parpol Satu Suara Belum Perlu Keluarkan Perppu KPK
Membandingkan Alasan Kegentingan Memaksa Perppu KPK dengan Perppu Ormas
Desak Perppu KPK, ICW Tak Ingin Jokowi Berada di Ketiak Partai