Mampu wujudkan kota masa depan, program Adipura digalakkan Kemen LHK

Kota masa depan adalah kota yang memenuhi tiga pilar utama. Yakni nyaman dan layak secara ekonomi, lingkungan, serta sosial. Tiga pilar itu, lanjut Sabrina, harus selalu menjadi acuan pemerintah daerah dalam membangun wilayah perkotaan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) kembali menggalakkan program Adipura, yang pernah berjaya di masa lalu. Sebab program tersebut dinilai mampu mendorong terwujudnya kota-kota masa depan di Indonesia.

Pernyataan tersebut dikemukakan Staf Ahli Menteri LHK, R Sabrina di sela menjadi pembicara dalam Seminar Mewujudkan Kota Masa Depan Melalui Program Adipura di Universitas Sebelas Maret (UNS), Solo, Rabu (7/12).

Menurut Sabrina, kota masa depan adalah kota yang memenuhi tiga pilar utama. Yakni nyaman dan layak secara ekonomi, lingkungan, serta sosial. Tiga pilar itu, lanjut Sabrina, harus selalu menjadi acuan pemerintah daerah dalam membangun wilayah perkotaan.

"Program Adipura sebagai salah satu instrumen Kementerian LHK bisa memicu dan mendorong perilaku masyarakat dan pemerintah daerah menuju ke sana," ujarnya.

Menurut dia sejumlah aspek penilaian Adipura saat ini masih relevan, yakni meliputi pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengendalian dampak perubahan iklim, serta pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan, pariwisata, dan investasi berbasis pengelolaan lingkungan hidup.

"Kalau program Adipura ini benar-benar dilaksanakan dengan kaidah good environmental governance, akan sangat berperan strategis dalam mendorong terwujudnya kota-kota masa depan yang diharapkan," tandasnya.

Sekarang ini, kata dia, sedang digalakkan ulang dengan beberapa pembaharuan. Menurut dia, Adipura tidak lagi berfokus pada kota dan ibu kota kabupaten, tetapi juga kota-kota yang baru tumbuh dan bahkan sekolah.

Menteri LHK, Siti Nurbaya dalam sambutan tertulis menyatakan, aspek pembangunan lingkungan perkotaan seyogyanya menjadi dasar dari pola pikir pembangunan ekonomi. Mulai dari penataan ruang, pembangunan konstruksi gedung dan bangunan ramah lingkungan, pemenuhan akses terhadap air bersih dan sanitasi, pengelolaan dan pelayanan sampah secara terpadu, penataan transportasi massal ramah lingkungan, hingga pengaturan ruang terbuka hijau sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta bencana lingkungan.

Aspek pembangunan sosial perkotaan menjadi komponen penting lainnya dalam pembangunan perkotaan agar kota menjadi wilayah yang humanis dan berbudaya. Wilayah perkotaan harus dapat menjadi wadah pembangunan manusia yang saling berinteraksi secara gotong royong, saling menumbuhkan inovasi dan kreativitas. Melalui pembangunan aspek sosial pula lah suatu kota harus mampu mempertahankan dan menonjolkan ciri khas budayanya.

Aspek pembangunan ekonomi tentu saja menjadi driving factor utama dalam pembangunan suatu kota. Suatu kota harus selalu berkembang secara ekonomi dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana perkotaan, serta memberikan pelayanan perkotaan.

"Kementerian LHK memiliki kepentingan agar pembangunan perkotaan di Indonesia mampu mewujudkan suatu Kota yang Lestari. Adipura merupakan salah satu instrumen yang diterapkan secara nasional," kata Menteri LHK dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sabrina.