Cerita Menko Airlangga Diundang Bupati Merauke Hadiri Gerakan Makan Ikan, Ternyata Bagian Program Makan Siang Gratis
Program yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Program makan siang gratis kerap menuai kritik publik. Sebab, pembiayaan program ini disebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Cerita Menko Airlangga Diundang Bupati Merauke Hadiri Gerakan Makan Ikan, Ternyata Bagian Program Makan Siang Gratis
Cerita Menko Airlangga Diundang Bupati Merauke Hadiri Gerakan Makan Ikan, Ternyata Bagian Program Makan Siang Gratis
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bercerita bahwa dia menerima undangan dari Bupati Merauke untuk menghadiri gerakan makan ikan.
Gerakan ini sebagai bagian dari program siang makan siang gratis.
"Kemudian terkait dengan makan gratis, tentu yang kemarin dilakukan adalah simulasi. Jadi simulasi itu ya masing-masing daerah yang melakukan, tadi saya menerima Bupati dari pada Merauke dan juga mengirimkan undangan," kata Airlangga Hartarto usai menggelar konferensi pers, Jumat (8/3).
Namun, Airlangga enggan menyinggung jauh perihal teknis program makan siang gratis. Yang jelas, dia menegaskan program yang diunggulkan Prabowo-Gibran itu masih menunggu keputusan resmi pemenang Pilpres 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kami baru bahas di dalam APBN sesudah keputusan KPU, siapa pemerintah yang akan datang karena pengguna APBN 2025 adalah pemerintah yang akan datang," kata dia.
Program makan siang gratis kerap menuai kritik publik. Sebab, pembiayaan program ini disebut berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera kemudian menegaskan pemerintah belum memutuskan sumber anggaran untuk membiayai program makan siang gratis milik Prabowo-Gibran. Adapun, berbagai isu yang berkembang di masyarakat masih dalam bentuk usulan.
"Dari sisi pemerintah belum (diputuskan) itu, baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ, kita belum kaji," ujar Dida kepada awak media di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).
