Mantan penasihat KPK minta Polri tak tangani kasus korupsi
"Korupsi hanya ditangani KPK saja. Tidak oleh kepolisian," kata Abdullah Hehamahua.
Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan, penyidik KPK yang berasal dari kepolisian dan kejaksaan harus menaati setiap perintah pimpinan. Dia juga tidak berharap ada ego sektoral antara penyidik dengan lembaga asalnya.
Abdullah Hehamahua mencontohkan, ketika terjadi konflik antara KPK dengan Polri yang lebih populer dengan istilah cicak vs buaya, sejumlah penyidik yang berasal dari kepolisian dipanggil ke Mabes Polri. Dia menegaskan, penyidik KPK tidak boleh diperintah oleh Mabes Polri.
"Penyidik KPK tidak boleh diperintah oleh Mabes. Ketika cicak vs buaya satu, dipanggil di indoktrinasi, saya mau katakan ketika dua bos itu problem, bos di KPK dan di sana (Mabes Polri). Pegawai KPK hanya satu bosnya, pimpinan KPK," ujarnya.
Seringkali, lanjut dia, sejumlah penyidik yang menangani kasus korupsi yang melibatkan pimpinan di lembaganya bakal dipindahtugaskan. "Saya kasih contoh, ketika jaksa senior ditangkap KPK, jaksa junior dibuang kemana-mana," ujarnya dalam diskusi Talkshow Bincang Senator di Jakarta, Minggu (15/3).
Ke depannya, lanjur Hehamahua, kasus korupsi sebaiknya hanya ditangani oleh KPK. Di negara lain, polisi tidak menangani kasus korupsi agar tidak saling tumpang tindih.
"Tidak terjadi lagi, korupsi hanya ditangani KPK saja. Tidak oleh kepolisian," ujarnya.
Baca juga:
6 Trik hand job ini bikin pria ketagihan
Kisah 4 saudara di Tegal kerancuan kelamin dan butuh bantuan
Lima kota ini dijuluki 'kota terjorok' di dunia
Seram, 6 film terkenal ini ternyata 'memakan' korban jiwa
10 Seleb Hollywood yang ogah disebut seksi, padahal...
Suzuki Satria Kalah Torsi Dibanding Jupiter MX Baru
-
Apa yang diharapkan dari kolaborasi KPK dan Polri ini? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Siapa yang mengapresiasi kolaborasi KPK dan Polri? Terkait kegiatan ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni turut mengapresiasi upaya meningkatkan sinergitas KPK dan Polri.
-
Di mana terjadi baku tembak antara TNI-Polri dan KKB di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Kapan baku tembak antara TNI-Polri dan KKB terjadi di Intan Jaya? Rentetan kontak senjata antara TNI-Polri dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua terjadi di Kabupaten Intan Jaya sejak Minggu (21/1) hingga Selasa (23/1).
-
Bagaimana cara agar kolaborasi KPK dan Polri ini efektif? “Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,” tambah Sahroni.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Jangan lewatkan:
Buru penjahat, 14 anggota Polri dan TNI ditahan otoritas Malaysia
Demi popularitas, 5 orang ini pilih 'obrak-abrik' tubuh
Sekuat apa Angkatan Udara Myanmar berani serang wilayah China?
Kisruh makin panas, DPRD DKI ancam lengserkan Ahok lewat hak angket
Kenali modus-modus penipuan lewat telepon dan pesan singkat
Waktu Kecil Bikin Merinding, Saat Dewasa Jadi Memesona