Marak Korupsi Seret Pihak Swasta, KPK Akan Bentuk Direktorat Antikorupsi Badan Usaha
"Kenapa ini menjadi penting? Direktorat Antikorupsi Badan Usaha kami bentuk karena niatannya adalah begitu banyak kalangan swasta, pelaku ekonomi yang terlibat di dalam praktik-praktik korupsi karena menduduki peringkat pertama tindak pidana korupsi dilakukan dan melibatkan para kalangan swasta dan pelaku ekonomi."
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak pelaku usaha yang bergerak di sektor infrastruktur dan perumahan agar tidak terlibat korupsi. Sebab sektor infrastruktur dan perumahan memberikan andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Tentu kami ingin mengajak setiap anak bangsa setiap pihak yang bergerak di bidang infrastruktur dan perumahan tidak ada yang terlibat kasus-kasus korupsi," kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam webinar "Mencegah Korupsi: Mengikis Suap di Perizinan Perumahan" disiarkan kanal Youtube KPK. Demikian dikutip dari Antara, Selasa (2/11).
-
Siapa yang ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi? Dalam kesempatan yang sama, Cak Imin juga merespons penahanan politikus PKB Reyna Usman terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri.
-
Apa yang ditemukan KPK terkait dugaan korupsi Bantuan Presiden? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan korupsi dalam bantuan Presiden saat penanganan Pandemi Covid-19 itu. "Kerugian sementara Rp125 miliar," kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika, Rabu (26/6).
-
Mengapa kasus korupsi Bantuan Presiden diusut oleh KPK? Jadi waktu OTT Juliari itu kan banyak alat bukti yang tidak terkait dengan perkara yang sedang ditangani, diserahkanlah ke penyelidikan," ujar Tessa Mahardika Sugiarto. Dalam prosesnya, kasus itu pun bercabang hingga akhirnya terungkap ada korupsi bantuan Presiden yang kini telah proses penyidikan oleh KPK.
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
-
Siapa yang diperiksa KPK terkait kasus korupsi SYL? Mantan Ketua Ferrari Owners Club Indonesia (FOCI), Hanan Supangkat akhirnya terlihat batang hidungnya ke gedung Merah Putih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (25/3) kemarin. Dia hadir diperiksa terkait kasus tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Syahrul Yasin Limpo (SYL).
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
Firli mengatakan, semakin marak kalangan swasta yang terlibat korupsi, maka bukan tidak mungkin KPK membentuk direktorat baru, yaitu Direktorat Antikorupsi Badan Usaha.
"Kenapa ini menjadi penting? Direktorat Antikorupsi Badan Usaha kami bentuk karena niatannya adalah begitu banyak kalangan swasta, pelaku ekonomi yang terlibat di dalam praktik-praktik korupsi karena menduduki peringkat pertama tindak pidana korupsi dilakukan dan melibatkan para kalangan swasta dan pelaku ekonomi," ungkap Firli.
Ia menjelaskan, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha memiliki enam sektor perhatian. Yakni sektor kesehatan, sektor infrastruktur, sektor minyak dan gas, sektor kehutanan, sektor pangan, dan sektor keuangan.
"Itulah keinginan kami. Bagaimana kami bisa mencegah supaya rekan-rekan anak bangsa, pelaku usaha yang telah memberikan andil besar untuk kemajuan masyarakat, kemajuan bangsa kita memajukan kesejahteraan umum tidak terlibat dengan praktik-praktik korupsi," ujarnya.
Selain itu, Firli juga mengharapkan para pemangku kepentingan agar tidak mempersulit izin usaha.
"Kami juga berharap kepada para pemangku kepentingan, kepala daerah untuk tidak mempersulit izin usaha. Bikin dan buat kemudahan usaha, buka investor seluas-luasnya karena sesungguhnya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi hanya tiga faktor, satu adalah belanja APBN dan APBD, kedua konsumsi masyarakat, yang ketiga adalah investasi," kata Firli.
Menurutnya, investasi menjadi kata kunci penting karena dengan investasi yang mudah maka akan membuka lapangan pekerjaan.
"Dengan lapangan pekerjaan yang terbuka maka tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan, pendapatan masyarakat meningkat. Tentu lah juga akan meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat," tuturnya.
Baca juga:
Ketua KPK Sebut Korupsi Saat Ini Semakin Beragam Kasusnya
Eks Pegawai KPK Rieswin Kini jadi Investigator di Perusahaan Dalam Negeri
KPK Periksa 7 PNS Terkait Kasus Suap Proyek di Musi Banyuasin
Usut Kasus DAK Lampung Tengah, KPK Akan Dalami Sosok Aliza Gunado
KPK Minta Data Peter Gontha Soal Harga Sewa Pesawat Garuda yang Disebut Kemahalan