Masinton duga ada mafia aset sitaan di KPK

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan Pansus sejak sebulan lalu sudah menduga ada mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

Wakil Ketua Panitia Khusus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masinton Pasaribu mengatakan Pansus sejak sebulan lalu sudah menduga ada mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

"Pansus Angket sudah menyuarakan bulan lalu adanya dugaan adanya mafia sita aset di dalam KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya dan tidak jelas pengelolaannya. Termasuk aset hasil korupsi Nazaruddin sejumlah Rp 500 miliar yang disita oleh KPK," kata Masinton di Jakarta, Selasa (29/8) seperti dilansir Antara.

Hal itu dikatakannya terkait langkah KPK yang akan menyerahkan aset senilai Rp 24,5 miliar hasil tindak pidana pencucian uang yang disita dari terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Masinton mempertanyakan mengapa pengembalian aset hasil korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Nazaruddin baru dilakukan saat ini padahal telah inkrah pada bulan Juni 2016.

Menurut dia, investigasi Pansus selama ini di luar dugaan KPK, setelah pihaknya bekerja menginvestigasi dan menginventarisir aset-aset sitaan hasil korupsi dan pencucian uang yang perkaranya ditangani KPK.

"Pansus Angket DPR bekerja membuka kotak pandora berbagai penyimpangan, penyelewengan dan pelanggaran yang dilakukan oleh KPK yang selama ini tertutup rapi dan absolut karena KPK menutup diri untuk diawasi," ujarnya.

Sedangkan anggota Pansus Angket Arsul Sani menilai tidak segampang itu temuan Pansus disikapi KPK dengan mengembalikan aset Nazaruddin kepada negara. Dia menegaskan KPK harus memberikan penjelasan kepada masyarakat, DPR, dan pemerintah mengenai peta jalan kasus Nazaruddin yang ditanganinya selama ini.

"Jangan bicara dulu bicara pengembalian aset sebelum KPK bicara 'road map' kasus Nazaruddin. Apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan," katanya.

Dia mengatakan langkah pengembalian aset tersebut diduga ada kesalahan prosedur yang dilakukan KPK dalam menangani kasus tersebut.

Sebelumnya, KPK yang akan menyerahkan aset senilai Rp 24,5 miliar hasil tindak pidana pencucian uang yang disita dari terpidana kasus korupsi Wisma Atlet, M Nazaruddin kepada ANRI.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, aset berwujud berupa tanah dan bangunan seluas 1.600 meter persegi itu berada di Jalan Warung Buncit, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan.

Dia mengatakan penyerahan berlangsung pada Selasa (29/8) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Menurut dia penyerahan aset kepada ANRI bertujuan agar rampasan tindak pidana korupsi bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

Aset ini akan dipergunakan oleh ANRI untuk pendukung Kantor ANRI yang salah satunya akan menjadi pusat informasi arsip negara dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Selain penyerahan aset Nazaruddin, KPK juga akan menyerahkan aset rampasan dalam perkara TPPU Bupati Karawang Ade Swara dan istrinya Nurlatifah.

Baca juga:
Polisi tilang Porsche, ternyata mobil sitaan KPK
KPK tegaskan mobil Porsche ditilang polisi bukan barang sitaan
Pansus angket minta BPK audit barang sitaan KPK di Rupbasan
Pansus angket KPK sampai Fahri Hamzah jadi sasaran 'tembak' ICW
LPSK sebut pelaku utama tak bisa jadi Justice Collaborator
KPK belum beri sanksi direktur dan penyidik yang disebut temui Komisi III