Massa geruduk KPK tuntut selesaikan kasus BLBI
Jangan hanya sekedar membongkar kasus kasus kecil.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut hingga tuntas kasus skandal BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). Pasalnya, kasus ini dinilai sudah jalan di tempat sejak lama.
Hal itu diungkapkan kelompok Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi yang berunjuk rasa di depan gedung KPK.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan PBB dengan tujuan untuk: Membantu masyarakat: Terutama bagi mereka yang mengalami kesulitan ekonomi. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak: Dengan memberikan kemudahan, diharapkan semakin banyak wajib pajak yang taat membayar pajak. Mendukung pertumbuhan ekonomi: Keringanan pajak dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi.
-
Apa itu teks argumentasi menurut KBBI? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teks argumentasi adalah alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan.
-
Bagaimana Kelurahan Sadar Hukum di DKI Jakarta diwujudkan? Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,"
-
Apa yang dilakukan KPK terkait kasus suap di Basarnas? KPK resmi menahan Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan (MG). Mulsunadi merupakan tersangka pemberi suap terhadap Kepala Basarnas Henri Alfiandi terkait pengadaan barang dan jasa di Basarnas.
"Perlu dipertanyakan penyelesaian dana BLBI terkait surat keterangan lunas jika begitu (sudah lunas) lalu mengapa Indonesia masih terus membayar obligasi rekap hingga Rp 60 triliun dari APBN setiap tahun," ujar Eksekutif Nasional LMND Jami Kuna di lokasi, Rabu (27/1).
Massa mendesak agar pimpinan KPK saat ini berani menguak kasus besar seperti ini. Apalagi janjinya KPK akan meningkatkan kinerjanya terkait korupsi.
"Jangan hanya sekedar membongkar kasus kasus kecil, kasus BLBI merupakan kasus besar yang dampaknya ke masyarakat," pungkasnya.
(mdk/rhm)