Blak-blakan Agung Laksono Beberkan Motif Ingin 'Rebut' Kursi Ketum PMI dari JK
Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar.
Politisi Senior Partai Golkar, Agung Laksono masih tak mau mengalah dengan Jusuf Kalla (JK) soal urusan kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Menurutnya, JK sudah tiga kali berturut-turut menjadi Ketum PMI sehingga tak seharusnya maju lagi.
"Ya kalau menurut saya, lebih baik adalah, kan pak JK sudah 3 periode ngapain jadi masuk ke 4," kata Agung ditemui usai hadiri HUT ke-60 Golkar di SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Maka, mantan Ketum Golkar ini menilai sangat wajar jika dirinya meminta ada perubahan kepemimpinan di tubuh PMI.
"Saya kira wajar lah, ada perubahan," ujarnya.
Di sisi lain, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah mau menerima hasil Munas tandingan yaang mengasilkan dirinya menjadi Ketum PMI atau Munas yang menghasilkan JK terpilih.
"Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara Munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin sih secepatnya," pungkasnya.
Tak Berikan Contoh yang Baik
Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai ketegangan di di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla. Idrus berujar, sikap dua mantan ketum Golkar itu tidak memberikan contoh yang baik.
"Kalau ada hal-hal seperti itu adalah sebuah dinamika, tetapi catatan kami sebagai generasi berikutnya adalah berikanlah contoh yang baik kepada generasi ini, berikan contoh yang baik " kata Idrus di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
"Nah apakah itu contoh yang baik? Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh," ujarnya Idrus.
Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar. Mestinya, sesama kader partai tak sampai saling menuntut secara hukum.
"Mestinya kalau sesama kader partai Golkar, dari awal bicara lah dengan baik, jangan terjadi seperti itu, apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum," ujarnya.
"Sekali lagi cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai partai golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut partai Golkar," pungkas Idrus.
Ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) semakin meningkat setelah diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang diorganisir oleh dua kelompok yang berbeda.
Agung Laksono, yang mengaku sebagai calon Ketua Umum PMI, telah melaporkan hasil Munas versinya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan.
Di sisi lain, Jusuf Kalla, yang terpilih kembali secara aklamasi, menganggap tindakan Agung sebagai langkah yang melanggar hukum.