Masih Panas Gara-Gara Dualisme Ketum PMI, JK & Agung Laksono Tak Tegur Sapa di HUT ke-60 Partai Golkar
JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
Hubungan antara Jusuf Kalla (JK) dan Agung Laksono tengah menghangat. Pemicunya, konflik dualisme kursi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI). Saking panasnya, keduanya saling lapor.
Agung Laksono, yang mengaku sebagai calon Ketua Umum PMI, telah melaporkan hasil Munas versinya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan.
Di sisi lain, Jusuf Kalla, yang terpilih kembali secara aklamasi, menganggap tindakan Agung sebagai langkah yang melanggar hukum. "Sudah dilaporkan ke polisi bahwa tindakan ilegal dan melawan umum karena tidak boleh begitu," kata JK di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin (9/12).
Bahkan, JK menyebut Agung Laksono 'hobi' memecah belah. Ia menyinggung Kosgoro usungan Agung Laksono untuk memecah belah Golkar.
"Itu kebiasaan Bapak Agung Laksono. Dia pecah Golkar, dia bikin tandingan Kosgoro, itu memang hobinya. Tapi itu kita harus lawan karena dia buat bahaya untuk kemanusiaan," tegas dia.
Masih hangat-hangatnya berkonflik membuat kedua kader Partai Golkar itu tak saling bertegur sapa. Padahal, mereka sama-sama menghadiri HUT ke-60 Golkar di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat.
Saat ditemui di lokasi, Agung klaim bersedia bertemu JK kapan saja. "Kalau saya any time (duduk bersama bertemu JK)," kata Agung ditemui usai acara HUT ke-60 Partai Golkar, SICC Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).
Meski begitu, Agung mengaku belum sempat bertemu JK dalam kesempatan acara puncak perayaan HUT ke-60 Golkar.
"Protokolernya ada kan," ujar eks Ketum Golkar ini.
"Belum (bertemu sampai saat ini bersama JK)," sambungnya.
'Ngapain Masuk 4 Periode'
Lebih lanjut, Agung Laksono masih tak mau mengalah dengan JK soal urusan kursi Ketua Umum PMI. Menurutnya, JK sudah tiga kali berturut-turut menjadi Ketum PMI sehingga tak seharusnya maju lagi.
"Ya kalau menurut saya, lebih baik adalah, kan pak JK sudah 3 periode ngapain jadi masuk ke 4," kata Agung.
Maka, mantan Ketum Golkar ini menilai sangat wajar jika dirinya meminta ada perubahan kepemimpinan di tubuh PMI. "Saya kira wajarlah, ada perubahan," ujarnya.
Di sisi lain, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah apakah mau menerima hasil Munas tandingan yaang mengasilkan dirinya menjadi Ketum PMI atau Munas yang menghasilkan JK terpilih.
"Saya serahkan pada pemerintah. Karena kewajiban kami sudah selesai. Jadi acara Munaslub itu harus melaporkan dulu seluruh proses kejadian, seluruh jadwal dan acara rumah tangganya sudah sesuai atau tidak, kan nanti dinilai oleh pemerintah. Saya yakin sih secepatnya," katanya.
