JK Vs Agung Laksono Berebut PMI, Waketum Golkar: Contoh Tidak Baik

Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla.

Wakil Ketua Umum Golkar Idrus Marham bicara mengenai kisruh di Palang Merah Indonesia (PMI) antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla. Idrus berujar, sikap dua mantan ketum Golkar itu tidak memberikan contoh yang baik.

"Kalau ada hal-hal seperti itu adalah sebuah dinamika, tetapi catatan kami sebagai generasi berikutnya adalah berikanlah contoh yang baik kepada generasi ini, berikan contoh yang baik " kata Idrus di SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (12/12).

"Nah apakah itu contoh yang baik? Menurut kami itu adalah contoh yang tidak baik, yang tidak boleh kita contoh," ujarnya Idrus.

Menurutnya, hal itu tidak mencerminkan nilai-nilai partai Golkar. Mestinya, sesama kader partai tak sampai saling menuntut secara hukum.

"Mestinya kalau sesama kader partai Golkar, dari awal bicara lah dengan baik, jangan terjadi seperti itu, apalagi terjadi tuntut menuntut sampai kepada hukum," ujarnya.

"Sekali lagi cara-cara seperti ini tidak mencerminkan nilai-nilai partai golkar dan tidak patut dicontoh oleh generasi-generasi pelanjut partai Golkar," pungkas Idrus.

Kisruh PMI

Ketegangan di dalam Palang Merah Indonesia (PMI) semakin meningkat setelah diadakannya Musyawarah Nasional (Munas) ke-22 yang diorganisir oleh dua kelompok yang berbeda.

Agung Laksono, yang mengaku sebagai calon Ketua Umum PMI, telah melaporkan hasil Munas versinya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk mendapatkan pengesahan.

Di sisi lain, Jusuf Kalla, yang terpilih kembali secara aklamasi, menganggap tindakan Agung sebagai langkah yang melanggar hukum.

Dalam laporan tersebut, Agung menekankan bahwa Munas yang dilaksanakan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Palang Merah Indonesia (PMI).

Ia menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kepemimpinan PMI memiliki legalitas dan keabsahan yang jelas. Agung juga menyampaikan keyakinannya bahwa pemerintah akan bersikap adil serta netral dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tanggapan Jusuf Kalla

Jusuf Kalla memberikan tanggapan tegas terhadap tindakan Agung Laksono. Ia menilai bahwa penyelenggaraan Munas tandingan tersebut tidak sah dan merugikan organisasi, bahkan ia mengungkapkan bahwa dirinya telah melaporkan Agung Laksono kepada pihak kepolisian.

Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla menekankan pentingnya PMI untuk memiliki satu kepemimpinan yang sah agar keutuhan organisasi dapat terjaga.

Dia juga mengajak semua anggota untuk terus memberikan dukungan kepada kepemimpinannya demi kelangsungan dan stabilitas organisasi.