Masyarakat Harus Waspada Penipuan via Telepon Mengatasnamakan KPK
Masyarakat Diminta Waspada Penipuan via Telepon Mengatasnamakan KPK. Febri menyebut modus yang dipakai penipu itu tersebut masih sama dengan pengaduan KPK gadungan sebelumnya. Yakni dengan menghubungi masyarakat melalui ponselnya.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan masyarakat agar tak cepat percaya dengan pihak yang mengaku dari lembaga antirasuah. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, sejak cuti Lebaran 2019, KPK menerima 60 laporan masyarakat yang mengaku dihubungi oleh petugas lembaga antirasuah. Febri memastikan itu adalah penipu.
"Total terdapat 60 laporan pengaduan masyarakat yang mengatakan dihubungi oleh nomor tidak dikenal dan mengaku sebagai petugas KPK," ujar Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, Jumat (14/6).
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa yang jadi dugaan kasus KPK? Pemeriksaan atas dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN Bupati Sidoarji Ahmad Muhdlor Ali diperiksa KPK terkait kasus dugaan pemotongan dan penerimaan uang, dalam hal ini dana insentif ASN di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo.
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
Febri menyebut modus yang dipakai penipu itu tersebut masih sama dengan pengaduan KPK gadungan sebelumnya. Yakni dengan menghubungi masyarakat melalui ponselnya.
"Itu, yang menjawab adalah mesin, disampaikan selamat datang di layanan pengaduan KPK dan disampaikan bahwa pelapor mendapatkan surat peringatan dari KPK, kemudian diarahkan untuk menekan tombol 0 atau angka tertentu," kata Febri.
Kemudian, masyarakat yang ditipu akan berbicara dengan orang yang mengaku sebagai anggota KPK, menanyakan nama dan alamat tempat tinggal. Dimana penipu itu menyebut bahwa orang tersebut terindikasi pencucian uang mencapai Rp 3 miliar sampai Rp 4 miliar di salah satu bank.
"Kemudian dikaitkan juga uang tersebut dengan kasus korupsi," kata Febri.
Selanjutnya, demi meyakinkan orang tersebut, KPK gadungan menghubungi pihak Polda Metro Jaya, dimana itu juga bagian dari aksi penipuan mereka.
"Ada oknum lain yang berbicara dan mengaku petugas Polri yang bertugas di Polda. Pelapor ditawarkan jasa untuk membantu agar dapat mengamankan hartanya dan tidak terkait dengan kasus di KPK. Pada tahapan ini pelapor akan dimintai nomor rekeningnya," kata Febri
Menurut Febri, sebagian besar aksi penipuan oleh KPK gadungan tersebut terjadi di daerah Jakarta. "Sebagian besar penelepon berlokasi di Jakarta," kata Febri.
Reporter: Fachrur Rozie
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Hingga Hari Ini, KPK Terima 167 Laporan Gratifikasi Idulfitri
Pemprov Sumsel Gandeng KPK Buru Ribuan Kendaraan Dinas yang 'Hilang'
Penyuap Bowo Sidik Segera Disidang
Tito Yakin Tak Akan Ada Konflik Kepentingan Jika Pimpinan KPK Berasal Polri
KPK Periksa Direktur PT Cahaya Prima Cemerlang Terkait Korupsi di Kemenkes
Tito Saat Dikunjungi Pansel Capim KPK: Mudah-mudahan Calon dari Polri Terpilih