Median: 45,3 Persen Masyarakat Tidak Setuju Ibu Kota Dipindah
Sebagian besar mereka yang tidak setuju berada di wilayah Pulau Jawa. Sebanyak 51,4 mereka yang tinggal di Jawa mengaku tidak setuju terkait wacana Jokowi yang terlihat tergesa-gesa itu.
Media Survei Nasional (Median) melakukan survei terhadap isu pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Rupanya, mayoritas masyarakat tidak setuju apabila ibu kota Negara pindah dari Jakarta.
Direktur Eksekutif Median, Rico Marbun menyampaikan, sebanyak 45,3 persen masyarakat tidak menyetujui wacana tersebut.
-
Siapa yang paling teratas dalam survei? Dalam survei tersebut, Prabowo-Gibran yang paling teratas.
-
Kapan survei Indikator Politik Indonesia dilakukan? Survei tersebut melibatkan 810 responden dengan metode simple random sampling dan margin of error sekitar 3,5 persen.
-
Bagaimana cara Utting Research melakukan survei? Survei tersebut dilakukan menggunakan metode multi stage random sampling, dengan margin of error sebesar 2,8 persen pada tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.
-
Kapan survey Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kutai Timur dilakukan? Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi survey serta pemetaan batas Tanah Ulayat itu dilakukan di Desa Miau Baru, Kecamatan Kongbeng pada tanggal 22 November 2023. Sedangkan di Kecamatan Muara Wahau dilaksanakan di Desa Nehas Liah Bing pada tanggal 27 November 2023.
-
Bagaimana payudara ibu menyusui berubah? Produksi ASI dimulai bahkan sebelum pasokan ASI lengkap, biasanya dua hingga empat hari setelah melahirkan. Pada tahap ini, beberapa ibu mengalami masa pembengkakan ketika payudara terasa sangat penuh dan tidak nyaman. Namun, ini biasanya berlangsung singkat dan membaik dalam 48 hingga 72 jam.
-
Mengapa dilakukan survey Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kutai Timur? Kegiatan itu untuk mengetahui data dan informasi awal tentang keberadaan masyarakat adat, melalui pemetaan partisipatif di Desa, yang bisa digunakan sebagai bahan kajian dan arahan untuk kebijakan Pemerintah kabupaten Kutai Timur selanjutnya.
"Dan sebanyak 40,7 persen mengatakan setuju. 14,0 persen mengaku tidak tahu," jelas Rico di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (3/9).
Sebagian besar mereka yang tidak setuju berada di wilayah Pulau Jawa. Sebanyak 51,4 mereka yang tinggal di Jawa mengaku tidak setuju terkait wacana Jokowi yang terlihat tergesa-gesa itu.
Kontras dengan di Jawa, publik yang tinggal di luar Jawa justru menyambut dengan baik wacana tersebut. "Sebanyak 56,0 persen penduduk yang tinggal di luar Jawa mengaku setuju terkait pemindahan ibu kota," katanya.
Alasan Publik
Median juga menggali alasan publik terkait setuju atau tidak masyarakat tentang pemindahan ibu kota. Menurut Rico, ada tiga besar hal yang membuat mereka setuju akan wacana pemindahan ibu kota.
Antara lain, demi pemerataan ekonomi, mengurangi kepadatan penduduk di Jakarta, serta mengikuti saja keputusan pemerintah.
"Sedangkan tiga hal besar yang membuat publik tidak setuju, yakni menyelesaikan terlebih dahulu masalah ekonomi dan penganggaran sebanyak 15 persen, pengeluaran uang negara bisa semakin besar, 14,2 persen, dan masalah Papua 9,3 persen," papar Rico.
Rico juga menyampaikan, dari temuan surveinya publik lebih memilih presiden untuk memfokuskan pada agenda-agenda prioritas. Sebanyak 58,6 persen mengatakan demikian.
"Agenda prioritas tersebut antara lain, ekonomi, kemiskinan dan kesejahteraan, pengangguran dan lapangan kerja, masalah Papua, utang negara, dan lainnya," papar Rico.
Survei dilakukan pada kurun 26-30 Agustus 2019. Dengan tingkat kesalahan (margin of error) mencapai 3,9 persen. Survei menggunakan metode sampel acak berjenjang.
"Seribu responden dengan sampel dibagi secara proporsional dan menggunakan multistage random sampling," jelasnya.
Reporter: Yopi Makdori
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Fadli Zon Duga Pemindahan Ibu Kota Dalih Pemerintah usai Gagal Atasi Masalah Negara
Rencana Pemindahan Ibu Kota Butuh Revisi 5 Undang-Undang
Tak Hanya China, Semua Negara Boleh Investasi Bangun Ibu Kota Baru
Fadli Zon: Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur Hanya Wacana
Pemerintah Diminta Fokus Benahi Defisit BPJS Kesehatan Daripada Pindah Ibu Kota
Ibu Kota Pindah, Konsumsi Listrik Jakarta Berkurang 1.000 MW