Mega raih DHC, Kepala UKP-PIP sebut problem di RI utamanya politik pendidikan

Yudi mengatakan, di zaman penjajahan kecerdasan orang Indonesia sangat luar biasa. Sebab, sarana pendidikan terdukung dengan adanya balai pustaka, balai perbukuan, dan pembangunan lembaga riset.‎ Sementara selama ini, politik hanya berdimensi politik kekuasaan.

Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), Yudi Latif, mengapresiasi keputusan Universitas Negeri Padang (UNP) menganugerahi gelar doktor honoris causa kepada Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.

"Penghargaan ini patut diapresiasi. Karena problem di Indonesia utamanya memang masalah politik pendidikan," kata Yudi Latif, Rabu (27/9).

Dia mengatakan, di zaman penjajahan kecerdasan orang Indonesia sangat luar biasa. Sebab, sarana pendidikan terdukung dengan adanya balai pustaka, balai perbukuan, dan pembangunan lembaga riset.‎Sementara selama ini, politik hanya berdimensi politik kekuasaan.

Padahal, kata dia, konstitusi sudah mengamanatkan agar politik harus memberi ruang bagi pengembangan kecerdasan. Namun, selama ini negara justru mundur di bidang itu, dan sedang dibereskan oleh pemerintahan saat ini.

"Kalau negara membangun politik pendidikan yang bagus, yang akan berkembang adalah kita ini makin cerdas," kata Yudi.

Secara khusus, Yudi juga mendukung tesis Megawati bahwa pendidikan harus membangun karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Menurut Yudi, yang mempertemukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam adalah Pancasila. Apabila Pancasila tak dijalankan, maka bangsa Indonesia akan menjadi layaknya cermin yang jatuh ke lantai dan pecah.

"Manakala nilai Pancasila tak diajarkan, Indonesia sebagai bangsa majemuk itu seperti cermin pecah lalu jatuh berkeping. Setiap orang akan melihat Indonesia dari kepingannya masing-masing. Sehingga kehilangan imajinasi kebersamaan sebagai bangsa," katanya.