PDIP Tegaskan Kasus Harun Masiku Tidak Ada Kaitannya dengan Megawati
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, kasus yang menjerat Harun Masiku (HM) tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan, kasus yang menjerat Harun Masiku (HM) tidak ada kaitannya dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Perihal Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dia menyebut akan patuh terhadap hukum.
"Kita juga tidak perlu berspekulasi bahwa KPK akan memanggil Ibu Ketua Umum. Apalagi sepanjangan pengetahuan saya sebagai DPP Partai, kasus HM ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Ibu Ketua Umum. Janganlah kita menggiring opini lebih maju dari proses hukum itu sendiri. Kita menjaga negara ini di dasarkan pada hukum, bukan pada kekuasaan, serta juga bukan pada pengadilan opini," kata Said dalam keterangan resmi, Sabtu (28/12).
Lebih lanjut, dia meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjawab kesangsian publik terhadap penetapan Hasto dalam kasus Harun Masiku. Sebab, banyak publik yang menilai ada intervensi politik.
"Kami juga berharap KPK bisa bertindak proporsional. bisa menjaga kelembagaan KPK dari intervensi siapapun, dengan demikian negara hukum bisa kita jaga. Terhadap kesangsian sejumlah pihak tentang tindakan KPK mememutuskan status hukum terhadap Mas Hasto karena ada interensi politik, tentu hal itu harus dijawab oleh KPK, agar juga marwah KPK terjaga dengan baik," ujarnya.
Selain itu, Said meminta agar kasus yang menjerat Hasto dan Harun Masiku tidak dibuat gaduh. Karena, berpengaruh terhadap kondisi perekonomian. Terlebih, dia mengaku banyak pihak yang berkomunikasi dengannya dan mempertanyakan kepastian hukum di negara Indonesia.
"Terus terang saja, sejumlah pihak berkomunikasi dengan saya, para pelaku ekonomi berharap butuh kebijakan yang jelas dari pemerintah. Kasihan Presiden Prabowo yang baru memerintah dua bulan harus menghadapi warisan masalah, dan menjelma menjadi kegaduhan yang berkepanjangan," ungkap Said.
Said mengatakan, banyak pihak yang menaruh harapan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Sehingga, dia meminta agar kasus yang tengah diusut oleh KPK tidak dibuat semakin negatif.
"Kalau di dalam negeri kita gaduh terus menerus, saya khawatir investor akan memilih keluar sesaat dari Indoensia, terutama investasi pada sektor portofolio, dan harganya sangat mahal buat perekonomian nasional. Padahal Presiden Prabowo memerlukan mitra investasi untuk membuka akeses lapangan kerja buat rakyat, dan memberikan nilai tambah terhadap perekonomian nasional," imbuhnya.
