Megawati Turun Tangan Jika Hasto Ditangkap Penyidik 'Kuningan', Ini Respons Jubir KPK
Hal ini terus menimbulkan pertanyaan hingaa dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Kasus Harun Masiku menjadi salah satu skandal politik Indonesia. Mantan caleg PDIP itu masih menjadi buronan sejak Januari 2020 silam.
Hingga kini, keberadaannya belum terungkap meski KPK telah merilis foto terbaru dan memperbarui ciri-ciri fisiknya.
- Megawati Sentil Keras KPK: Nggak Ada Kerjaan Lain, yang Diubrek-ubrek Hanya Pak Hasto
- Megawati Pernah Tegaskan Bakal Bertindak jika Hasto Ditangkap, Begini Respons KPK
- KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka, Diduga Terlibat Kasus Suap Harun Masiku
- Megawati Ungkap Ada Upaya Mengucilkan PDIP di Pilkada 2024
Hal ini terus menimbulkan pertanyaan hingaa dugaan keterlibatan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ikut buka suara soal kasus ini. Presiden kelima RI ini pasang badan jika Hasto ditangkap.
"Kalau dia (Hasto) ditangkap, saya hitung, apa namanya, si itu siapa namanya, Harun Masiku. Itu tahun 2019, coba ayo ahli hukum berani, hitung berapa semuanya yang ditahan," kata Mega dalam acara peluncuran buku Todung Mulya Lubis, di Jakarta Pusat, Kamis (12/12) kemarin.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga beberapa kali dimintai keterangannya oleh KPK untuk mendalami perkara Harun Masiku itu. Megawati mengaku akan langsung turun tangan jika Hasto ditangkap KPK.
"Saya bilang, kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya enggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya, dia adalah Sekjen saya," ucap Megawati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons ancaman Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan turun tangan apabila Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditangkap di kasus Harun Masiku.
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menyataka, penyidik lembaganya senantiasa bekerja sesuai aturan hukum.
"Saya tidak bisa mengomentari terkait hal itu ya, karena kembali penyidik akan melaksanakan kegiatan secara prosedural sesuai dengan aturan hukum yang ada," ujar Tessa di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC), Jakarta, Kamis (12/12) malam.
"Siapa pun yang memang ditemukan padanya alat bukti yang cukup untuk dapat dilakukan proses penyidikan tentunya akan ditindaklanjuti oleh KPK," sambungnya.
Pensiunan Polri ini memastikan tidak ada alasan lain yang dibuat-buat ketika penyidik melakukan proses penegakan hukum selain menindaklanjuti kecukupan alat bukti.
"Rekan-rekan juga baru menyaksikan bahwa saat ini KPK mulai dari lima tahun ke belakang ini kan mulai diawasi oleh Dewan Pengawas yang sudah dibentuk melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh KPK khususnya penindakan akan dilaksanakan sesuai aturan hukum yang ada," tegasnya
Buron Sejak 2020
Harun Masiku sudah buron sejak 2020 lalu. KPK juga telah menerbitkan surat DPO pembaharuan yang berisi foto-foto terbaru eks Caleg PDIP itu.
Dalam surat DPO tersebut, KPK menampilkan 4 foto Harun yang berbeda. Ada yang formal hingga menampilkan gaya tangan metal. Surat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua Nurul Ghufron tertanggal 5 Desember 2024 dan teregister dengan nomor: R/5739/DIK.01.02/01-23/12/2024.
Adapun kasus Harun Masiku ini terungkap diawali OTT KPK pada Januari 2020 lalu. Komisioner KPU Wahyu Setiawan menjadi salah satu pihak yang dijerat tersangka dalam kasus penerimaan suap tersebut. Wahyu terbukti menerima suap senilai Rp 600 juta dari mantan caleg PDIP itu.
Suap diberikan agar Wahyu mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR F-PDIP melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).Sementara Harun Masiku yang gagal ditangkap KPK saat OTT pada awal 2020 itu masih buron hingga kini. Sudah hampir 5 tahun, Harun Masiku masih buron.