Membuat tahun politik jadi adem, tak ada isu SARA dan politik uang
Tidak hanya pemerintah yang sibuk memasuki tahun politik. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga ikut mencurahkan perhatian khusus. Tak tanggung-tanggung, tiga satuan tugas khusus dibentuk untuk menghadapi hingar bingar perpolitikan nasional.
Tidak hanya pemerintah yang sibuk memasuki tahun politik. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga ikut mencurahkan perhatian khusus. Tak tanggung-tanggung, tiga satuan tugas khusus dibentuk untuk menghadapi hingar bingar perpolitikan nasional.
Pertama, Satuan Tugas (Satgas) anti politik uang atau Money politics. Satgas ini akan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tugasnya berbeda dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Menurut Karopenmas Divhumas Mabes Polri, Brigjen Pol Mohammad Iqbal, tujuan pembentukan Satgas anti Money Politic untuk meminimalisir kecurangan yang dilakukan salah satu calon Kepala Daerah. Dengan begitu masyarakat mempunyai pemimpin yang benar-benar amanah dan berkualitas.
-
Mengapa Pemilu 2019 di sebut Pemilu Serentak? Pemilu Serentak Pertama di Indonesia Dengan adanya pemilu serentak, diharapkan agar proses pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif.
-
Kapan Pemilu 2019 diadakan? Pemilu terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah pemilu 2019. Pemilu 2019 adalah pemilu serentak yang dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten Kota, dan DPD.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015. Pesta demokrasi ini melibatkan tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
-
Kapan pemilu 2019 dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Apa yang diraih Partai Gerindra di Pemilu 2019? Pada Pemilu 2019, perolehan suara Partai Gerindra kembali naik, walau tidak signifikan. Partai Gerindra meraih 12,57 persen suara dengan jumlah pemilih 17.594.839 dan berhasil meraih 78 kursi DPR RI.
-
Apa definisi dari Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Satgas Money Politic tujuannya adalah untuk meredam. Jangan sampai ada upaya yang curang, politik uang dan lain-lain. Sehingga goal Pilkada nanti mau pilih pimpinan yang amanah, yang berkualitas, itu sampai. Jangan sampai karena pemberian dan lain-lain, kita akan melaksanakan proses hukum itu. Berpolitiklah yang santun, silakan para kontestan siap untuk menang, siap juga untuk kalah," ujarnya.
Kedua, Satgas Anti Suku Agama Ras dan Antar Golongan (SARA). Kerja satgas ini hampir mirip dengan Polisi Siber yaitu melakukan upaya-upaya menyampaikan narasi, kontra-narasi. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menuturkan, satgas ini akan menyisir segala bentuk kampanye hitam dan ujaran kebencian berbau SARA.
Satgas ini akan menindak admin media sosial yang melakukan tidak pidana bernada SARA yang berpotensi memicu perpecahan antar pendukung dan di masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran dilakukan pemegang akun resmi milik tim sukses pasangan calon, akan dialihkan penanganannya ke Bawaslu.
"Kalau kita lihat aturan KPU sekarang membolehkan kampanye melalui media sosial. Nah, apabila ada pelanggaran oleh akun tersebut, itu ranah Bawaslu. Bila akun di luar yang tidak terdaftar di KPU, ini harus ditindak oleh Satgas," jelas Martinus.
Ketiga dan yang terbaru adalah Satgas Nusantara. Satgas ini tigasnya untuk menetralisir kondisi perpolitikan bila suhunya memanas. Satgas ini bekerja sama dengan para tokoh-tokoh masyarakat dan agama.
"Jadi gini, Satgas Nusantara adalah salah satu tugasnya bersama-sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk memberikan pendinginan, mendinginkan suasana. Kita tahu bahwa bulan Januari ini, ibarat mobil tuh sudah distater, partai-partai sudah menstater mobil untuk memanaskan mesin," beber Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Mapolda Metro Jaya, Jumat (19/1).
Polri melihat perlu dibentuk Satgas ini lantaran ada beberapa daerah yang sangat rawan konflik. Semisal Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Barat. Satgas ini membutuhkan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama yang memberikan pernyataan-pernyataan menyejukkan.
"Jadi yang lain ada kontestasi politik, jadi kita perlu ekstra keras untuk mengantisipasinya," ujarnya.
Baca juga:
Ganjar-Taj Yasin sudah lengkapi berkas pendaftaran Pilgub Jateng
Cak Imin: Mbak Ida sudah saya wakafkan untuk Jateng
TB Hasanuddin: Rakyat Jabar harus makan dari produksi sendiri
Tetapkan upah sektoral, Gus Ipul hujan-hujanan temui buruh
Dewan Pers ingatkan media independen saat Pilkada dan Pilpres