Mendagri akan ke KPK klarifikasi kepala daerah berekening gendut
Satu dari sepuluh nama kepala daerah yang terindikasi korupsi adalah Fauzi Bowo.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menyerahkan daftar nama 10 kepala daerah yang dicurigai memiliki rekening gendut ke Kejaksaan Agung. Salah satu dari 10 nama itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengaku belum mengetahui soal adanya Kepala Daerah yang memiliki rekening gendut. Besok, Tjahjo akan datang ke Gedung KPK untuk mengklarifikasi terkait hal tersebut.
"Saya besok jam 2 dipanggil KPK," ujarnya di Musrenbangnas 2014 di Bidakara, Jakarta.
Tjahjo akan klarifikasi siapa oknum Kepala Daerah tersebut agar dapat menindaklanjuti hal itu. Sebab, seorang aparatur negara harus bersih, transparan agar dapat dipercaya publik.
"Kita harus tahu dulu siapa oknumnya, makanya besok saya ke KPK. Mau diskusi masalah ini, karena aparatur yang bersih akan menentukan kebijakan publik yang bisa dipercaya," ujarnya.
Baca juga:
Buruknya negeri ini, polisi hingga pejabat berekening gendut
Eks Gubernur Sultra & Bupati Klungkung Bali berekening gendut
Kejagung bidik 8 kepala daerah terindikasi berekening gendut
Diduga miliki rekening gendut, Foke dibidik KPK
Gubernur Jabar: Saya tidak punya rekening gendut
PPATK lapor 10 transaksi mencurigakan 'orang besar' ke Kejagung
Brigjen Pol Kamil tunjukkan bukti penyelundupan migas di Riau
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Apa tugas utama PPK? Tugas utama PPK adalah mengatur dan mengawasi proses pemilihan di tingkat kecamatan. PPK bertanggung jawab untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, melakukan pendataan pemilih, menetapkan atau membuat daftar pemilih tetap, serta mengatur tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan.
-
Bagaimana TKN Prabowo-Gibran menanggapi putusan DKPP? Meski begitu, dia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP. Namun, kata dia keputusan tersebut tidak bersifat final.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Apa itu KTP Sakti yang dimaksud Ganjar Pranowo? Ganjar menyebut KTP Sakti ini mengacu dari KTP elektronik yang sudah diterapkan saat ini Ganjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat Indonesia jika terpilih menjadi Presiden 2024. Adapun program kerja itu melalui KTP Sakti.