Mendagri bakal fasilitasi KPK yang ingin bertemu seluruh Paslon Pilkada
Tjahjo menambahkan akan memberikan kesempatan tim KPK dalam satu bulan ke depan untuk bertemu para pasangan calon. Mantan Sekjen PDIP ini berharap KPK bisa memberikan pembekalan para calon agar tahu batas-batas wilayah rawan korupsi di daerah.
Kementerian Dalam Negeri akan membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk bisa bertemu dengan para calon kepala daerah yang ikut Pilkada 2018. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan akan berusaha mengabulkan permintaan KPK tersebut.
"Kami akan memfasilitasi keinginan KPK untuk ketemu dengan seluruh pasangan calon baik pasangan calon provinsi baik pasangan calon Bupati Wali Kota," ujar Tjahjo di Gedung Merah Putih KPK, Senin (26/2).
-
Kapan KPK menahan Mulsunadi? "Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Kenapa Mulsunadi ditahan KPK? Untuk kebutuhan penyidikan tim penyidik melakukan penahanan MG untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan 19 Agustus 2023
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Siapa yang ditahan oleh KPK? Eks Hakim Agung Gazalba Saleh resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (30/11/2023).
-
Siapa yang dilantik menjadi Ketua KPK Sementara? Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
Tjahjo menambahkan akan memberikan kesempatan tim KPK dalam satu bulan ke depan untuk bertemu para pasangan calon. Mantan Sekjen PDIP ini berharap KPK bisa memberikan pembekalan para calon agar tahu batas-batas wilayah rawan korupsi di daerah.
"Mohon bisa berdialog, bisa menyampaikan arahan-arahan khususnya yang berkaitan dengan pencegahan yang berkaitan dengan pemidanaan atau hal-hal lain yang harus dipahami oleh para calon kepala daerah," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif mengatakan ada beberapa bentuk pengawasan yang dilakukan KPK bersama Polri saat Pilkada Serentak. Ada tiga bentuk pengawasan yang telah ia sampaikan kepada Tjahjo pada kesempatan ini.
"Pengawasan khusus kami sampaikan juga kepada Pak Menteri tadi bahwa ada beberapa tahapan pengawasan khusus yang dibuat oleh Polri dan KPK," kata Laode.
Pengawasan pertama adalah terkait mahar politik. Tahap pengawasan pertama ini sudah dilakukan saat penetapan calon oleh partai politik. Hal itu terus berlanjut seperti yang terjadi di Garut.
"Sekarang ini adalah tentang yang ada hubungannya dengan penyelenggara pemilu KPU seperti yang dilakukan di Garut kemarin oleh Polri," kata dia.
Pengawasan berikutnya adalah pemilihan saksi di TPS. Terakhir, KPK akan mengawasi proses gugatan yang akan terjadi di Mahkamah Konstitusi (MK). Laode menyebut proses pengawasan akan dilakukan sampai penetapan definitif kepala daerah.
"Jadi tahapan pemantauannya sedang berjalan sampai dengan terpilih gubernur definitif," ujarnya.
Baca juga:
Bawa 4 Plt Gubernur ke KPK, Mendagri ingin bangun pemerintahan yang bersih
Mendagri Tjahjo Kumolo penuhi undangan KPK
Bersama beberapa gubernur, Menteri Tjhajo sambangi gedung KPK
Polisi bagian pemerintah, JK tak ingin bentuk TGPF kasus Novel Baswedan
Panggil mantan Direktur Hukum BPPN, KPK kebut penyelesaian kasus SKL BLBI