Mendagri: Program Pembangunan Harus Sejalan dengan Dinamika Masyarakat

Seruan pertama Tjahjo kepada para akademisi agar mampu mencermati perkembangan dinamika yang ada bahwa program semesta jangka panjang telah memasuki usia ke 73 tahun sampai dengan proses konsolidasi demokrasi yang dipersiapkan guna menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019.

2018-11-17 09:16:00

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menghadiri undangan Fakultas Ilmu Politik, Universitas Udayana sebagai pembicara seminar nasional dengan pokok pembahasan Masa Depan Kedaulatan Rakyat di Indonesia: supremasi hukum dan akuntansi publik bertempat di Gedung Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana Jimbaran Bali, Sabtu (10/11).

Mendagri mengangkat tema strategis yang menjadi pilihan Tjahjo terkait perjalanan panjang negara Indonesia dalam mengarungi perubahan program pembangunan sesuai dengan dinamika zaman dan tuntutan masyarakat.

Di awal penjelasannya ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakilnya Jusuf Kalla telah berkomitmen menjalankan alinea ke 4 pembukaan UUD 1945 bahwa kedaulatan rakyat harus dapat masuk ke dalam sendi-sendi aspek kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pencapaian Nawa Cita.

Seruan pertama Tjahjo kepada para akademisi agar mampu mencermati perkembangan dinamika yang ada bahwa program semesta jangka panjang telah memasuki usia ke 73 tahun sampai dengan proses konsolidasi demokrasi yang dipersiapkan guna menyukseskan Pemilu serentak tahun 2019.

"Program semesta jangka panjang tahap pertama, sampai proses konsolidasi demokrasi yang sekarang sedang kita persiapkan pada Pemilu serentak 2019 ada tahapan yang tentunya dari kalangan akademisi perlu mencermati gelagat perkembangan dinamika yang ada," ujarnya.

Kedua, Tjahjo menjelaskan bahwa kemendagri telah mengalami pergeseran fungsi daripada zaman-zaman sebelumnya. Bagaimana membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif dan efisien sebagai upaya mendorong percepatan reformasi birokrasi untuk memperkokoh struktur otonomi daerah.

"Membangun hubungan tata kelola pemerintah pusat dan daerah yang harus semakin efektif efisien dalam upaya mempercepat reformasi birokrasi untuk penguatan otonomi daerah," katanya.

Tjahjo menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara besar yang terdiri dari 514 kabupaten kota dengan 34 provinsi yang membawahinya. Terdapat kemajemukan dan variasi dalam menghadapi tata kelola pemerintahan, budaya, adat istiadat serta kondisi geografis yang berbeda-beda, menjadi tantangan tersendiri.

Provinsi Bali menurut Tjahjo adalah salah satu provinsi yang beruntung dikarenakan memiliki segala aspek mulai dari kisah perjuangannya hingga aspek pariwisata. NamunTjahjo mengingatkan bahwa ada bagian yang tidak boleh dilupakan, yaitu adat istiadat memiliki keunikan termasuk juga Bali yang dipetakan sebagai salah satu area rawan. Sehingga kompleksitas permasalahan Provinsi Bali dan daerah lain juga berbeda.

Terakhir, yaitu kepentingan politik hukum dan HAM dalam menjaga stabilitas daerah. Mantan Sekjen PDIP dan politisi kawakan DPR itu menuturkan tidak hanya Kemendagri yang mendapatkan tugas menjaga stabilitas daerah termasuk kepentingan politik dan HAM nya.

Namun menjadi tanggung jawab seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pemerintah daerah dari gubernur hingga Kepala desa, Kapolri hingga Babinkamtibnas, Panglima hingga Babinsa, Dewan pusat hingga daerah, Kejaksaan, partai politik, Ormas, tokoh agama, tokoh adat tetap menjadi bagian dari komponen stabilitas daerah.

Komponen tersebut juga bagian dari tata kelola pemerintah sehingga harus mampu memastikan stabilitas politik, pemerintahan dan perencanaan pembangunan berjalan dengan baik dan memastikan program bisa terlaksana dengan baik.

Tjahjo menyebutkan, bahwa pada pemilu 2014 Joko Widodo dan Jusuf Kalla hanya memiliki 3 program utama, yaitu memastikan infrastruktur ekonomi berjalan dengan baik, memastikan infrastruktur sosial berjalan dengan baik dan program peningkatan SDM berjalan dengan baik. Program strategis nasional dari presiden harus seiring dengan janji politik Gubernur, Bupati dan Wali Kota sehingga memiliki kesinambungan yang searah. Ketika berhasil memenangi Pilkada, kepala daerah harus dapat melepas ego kepartaian dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara.

Tjahjo juga mengingatkan Pemilu 2019 melibatkan seluruh elemen masyarakat. Ia meminta kepada seluruh mahasiswa agar dapat mendukung dan menyukseskan Pemilu serentak 2019.

Di akhir penjelasannya Mendagri menegaskan Pancasila, UUD RI 1945 dan kemajemukan adalah bagian dari NKRI. Indonesia berasal dari keberagaman suku, agama, golongan. Ia meminta para mahasiswa untuk ikut melawan racun demokrasi, yaitu fitnah, SARA, dan ujaran kebencian agar mencegah kekisruhan yang dapat memecah belah bangsa.

"Tantangan bangsa ini sekarang radikalisme-terorisme ini harus dicermati. Ini tanggung jawab kita semua. Cermati betul ingatkan semua." Pungkas Tjahjo.

(mdk/hhw)