Mendagri siap dipanggil KPK beri keterangan soal kasus korupsi e-KTP
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku siap dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan. Tjahjo menyatakan kesiapannya membantu KPK mengusut perkara kasus korupsi e-KTP. "Sebagai warga negara siap untuk memberikan dukungan. Kami terus membantu," kata Tjahjo.
Persidangan kasus korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) akan digelar pada Kamis (9/3) besok. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengaku siap dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk dimintai keterangan.
Tjahjo menyatakan kesiapannya membantu KPK mengusut perkara kasus korupsi e-KTP.
"Sebagai warga negara siap untuk memberikan dukungan. Kami terus membantu," kata Tjahjo di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/3).
Kendati demikian, Tjahjo enggan berkomentar soal kasus yang bergulir di era Mendagri sebelumnya Gamawan Fauzi itu. Dia juga memilih menolak memberikan tanggapan soal nama-nama tokoh dan pejabat publik yang diduga menerima aliran dana proyek e-KTP, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ganjar merupakan Wakil Ketua Komisi II periode 2009-2014.
"Saya enggak mau memberi tanggapan itu kewenangan KPK. Saya enggak mau beri tanggapan," tegasnya.
KPK menyatakan nama-nama besar dan pejabat publik yang bakal terlibat dalam kasus korupsi e-KTP. Ketua DPR Setya Novanto merespon dan meminta KPK tidak membuat kegaduhan nasional. Tjahjo mengaku tidak mau ikut campur pada langkah penegakkan hukum yang dilakukan KPK.
"Saya enggak punya kewenangan ya, sudah ranahnya KPK, ranahnya rumah tangga orang," ujar Tjahjo.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengungkapkan ada nama-nama besar yang terlibat dalam korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Dia mengatakan pada persidangan nantinya akan terungkap nama-nama besar yang disebut dalam kasus korupsi tersebut.
"Nanti anda tunggu kalau anda mendengarkan tuntutan yang dibacakan, anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya akan disebutkan di sana," kata Agus.
Sementara, Setnov meminta KPK tidak membuat kegaduhan politik soal dugaan keterlibatan nama-nama tokoh nasional dalam kasus e-KTP.
"Jangan sampai menimbulkan kegaduhan politik sehingga tentu harus kita jaga karena jangan sampai kegaduhan politik ini membuat situasi membuat situasional," ujarnya.
KPK diminta untuk bertindak profesional tanpa membuat kegadugan dalam mengusut kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun itu.
"Perlu dipertimbangkan betul betul, tentu semuanya itu betul betul bisa dilaksanakan oleh KPK dengan sebaik-baiknya dengan profesionalisme, jadi kegaduhan politik ini sangat penting agar jangan sampai terjadi pada situasi saat ini agar tidak terjadi," imbuhnya.
Baca juga:
Ini kata Ganjar soal dakwaan e-KTP beredar luas
Politisi Golkar minta semua pihak tak berspekulasi soal kasus e-KTP
Setya Novanto klaim selalu hindari pembicaraan proyek e-KTP
Politikus PAN ini ngaku tak tahu ada bagi-bagi duit proyek e-KTP
Setnov minta KPK tak buat gaduh sebut nama besar di korupsi e-KTP
Novanto klaim tak tahu soal anggota DPR kembalikan duit e-KTP ke KPK
Setya Novanto bersumpah tak terlibat korupsi pengadaan e-KTP
-
Kapan Kapolda Kepri mencium istrinya? Kapolda Kepulauan Riau, Irjen Yan Fitri Halimansyah tertangkap kamera sedang mencium istrinya saat melantik ratusan calon anggota Polri di Polda Kepri.
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Kapan Wibowo Wirjodiprodjo meninggal? Di akhir hidupnya, Ari dan Ira Wibowo menceritakan bahwa sang ayah pergi dengan tenang, tanpa rasa sakit, dan dikelilingi oleh keluarga tercinta.
-
Kenapa Kapolri dan Panglima TNI meninjau SUGBK? “Kami ingin memastikan serangkaian kesiapan pengamanan khususnya terkait dengan kegiatan puncak yang dilaksanakan besok sore ini betul-betul bisa terselenggara dengan baik,” tutur Sigit.
-
Bagaimana Kejagung mengusut kasus korupsi impor emas? Di samping melakukan penggeledahan kantor pihak Bea Cukai, tim juga masih secara pararel melakukan penyidikan perkara serupa di PT Aneka Tambang (Antam).