Mendagri siap disanksi jika Pj Gubernur diisi Polri langgar aturan
Mendagri siap disanksi jika Pj Gubernur diisi Polri langgar aturan. Meskipun banyak menuai kontroversi dengan adanya penunjukan terhadap dua jenderal tersebut, dirinya menyakini tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Bahkan dirinya siap diberi sanksi jika adanya kesalahan dalam hal tersebut.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa penunjukan Penjabat Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat sudah sesuai prosedur yang ada. Dua jenderal polisi tersebut adalah Kadiv Propam Irjen Pol Martuani Sormin yang ditunjuk sebagai Pj di Sumatera Utara dan Asops Kapolri Irjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Pj di Jawa Barat.
"Ada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, kemudian Permendagri bahwa eselon satu dan pejabat di bawah kementerian terkait dan lembaga bisa diusulkan," kat Tjahjo di Hotel Gradhika, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (29/1).
-
Kapan wisuda anggota Polri di Turki? Acara tersebut diselenggarakan pada 26 Juli 2023 waktu setempat.
-
Kenapa Padi Salibu dilirik Pemprov Jabar? Padi dengan teknologi salibu saat ini tengah dilirik Pemprov Jabar sebagai upaya menjaga ketahanan pangan.
-
Apa komitmen PKB terkait Pilgub Jabar? PKB sudah lama berkomitmen mengambil poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda membeberkan bahwa partainya berkomitmen untuk selalu memilih poros yang berlawanan dari Ridwan Kamil.
-
Bagaimana PKB ingin membentuk poros yang berlawanan dengan Ridwan Kamil di Pilgub Jabar? "Kami belum ada obrolan sama sekali menyangkut soal sosok Kang Ridwan Kamil gitu, tapi yang sudah ada obrolan malah di Jabar. Kalau Kang RK maju di Jabar kami akan bikin poros di luar Kang RK kan gitu," tutur Huda.
-
Siapa yang menggugat Polda Jabar dalam sidang praperadilan tersebut? Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan.
-
Mengapa anggota Polri ini diwisuda di Turki? Dia bersama 86 peserta didik internasional menjalani wisuda usai mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama dua tahun.
Meskipun banyak menuai kontroversi dengan adanya penunjukan terhadap dua jenderal tersebut, dirinya menyakini tidak menyalahi aturan yang sudah ada. Bahkan dirinya siap diberi sanksi jika adanya kesalahan dalam hal tersebut.
"Semua kritikan itu betul. Saya enggak menyalahkan, karena dasar hukumnya ada. Saya siap kena sanksi kalau saya salah," ujarnya.
Hal tersebut diyakini dirinya karena pada tahun 2016 dia pernah menunjuk Irjen Pol Carlo Tewu sebagai Pj Gubernur di Sulawesi Barat. Saat itu memang Carlo masih menjadi anggota Polri. Dia melanjutkan, penunjukan dua jenderal Polri itu juga atas arahan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
"Saya minta ke institusi Polri, pada Kapolri, ke Menko Polhukam, kepada kementerian lain saya minta. Yang mengusulkan yang bersangkutan," ucapnya.
Meskipun sudah dipilih langsung oleh Tito dan sudah diterima oleh Kemendagri terkait dua jenderal tersebut, namun, keputusan akhir tersebut tetap berada pada Presiden Joko Widodo.
"Penerimaan nama saya sampaikan ke Presiden lewat Setneg. Keppres soal nanti disetujui apa enggak, ya terserah Mensesneg yang siapkan Keppresnya," tandasnya.
Sebelumnya, Kabagpenum Divhumas Mabes Polri, Kombes Pol Martinus Sitompul mengatakan bahwa ada dua Perwira Tinggi (Pati) Polri yang akan menjadi Penjabat Jawa Barat dan Sumatera Utara. Hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut pada saat Pilkada serentak 2018.
"Ya tadi dalam pengarahannya Bapak Wakapolri menyampaikan bahwa ada dua perwira tinggi Polri yang dipercaya untuk memimpin sementara dua wilayah Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Sumatera Utara," kata Martinus di Aula PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (25/1).
Mantan Kabid Humas Polda Jawa Barat ini pun menyebut bahwa dua Pati Polri tersebut yakni Asops Polri Irjen Pol M. Iriawan sebagai Plt Gubernur Jawa Barat dan Kadiv Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin sebagai Plt Gubernur Sumatera Utara.
"Informasi ini kami masih menunggu surat resminya (dari Kemendagri), sehingga bisa kami ketahui siapa yang akan menduduki jabatan sementara," ujarnya.
Baca juga:
Soal Pj Gubernur, PKS sebut 'Kenapa sih mesti polisi?'
Hindari konflik, Gerindra sarankan Pj Gubernur berasal dari PNS Kemendagri
Sekjen PDIP sebut jenderal polisi jadi Pj gubernur hanya dalam waktu singkat
Wacana jenderal polisi jadi Pj Gubernur Jabar, ini reaksi Ahmad Heryawan
Fadli Zon minta Mendagri batalkan usul Jenderal jadi Pj Gubernur