Mendagri Tito Keberatan Polri di Bawah Kemendagri
Tito menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan dirinya keberatan soal wacana Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dia menyampaikan bahwa Polri tak bisa dipisahkan dari Presiden dan hal tersebut sudah menjadi kehendak reformasi.
"Saya berkeberatan. Ya karena dari dulu memang sudah dipisahkan di bawah Presiden, itu kehendak reformasi. Sudah itu saja," jelas Tito di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (2/12).
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan wacana soal Polri kembali di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pernyataan itu disampaikan buntut, dugaan kecurangan yang melibatkan Kepolisian dalam penyelenggaraan sejumlah Pilkada 2024, yang dituduhkan PDIP.
Amanat Reformasi
Sebelumnya, Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Saleh Partaonan Daulay tidak sepakat jika Polri kembali digabungkan dengan TNI ataupun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dia mengingatkan, pemisahan Polri dari TNI merupakan amanat reformasi.
Saleh menjelaskan, polisi di Indonesia memiliki tugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat. Dengan demikian, polisi menggunakan kekuatan masyarakat sipil, sehingga kontek tugasnya bukan untuk berperang. Utamanya, polisi menjaga keamanan masyarakat.
“Pemisahan kepolisian angkatan bersenjata, dalam hal ini TNI adalah amanat reformasi. Kita sudah melampaui banyak hal , maka saya kira masih bagus bagus aja (tugas Polri),” katanya saat dihubungi.
Terkait dengan adanya kekurangan di tubuh Polri, Saleh menilai, merupakan momen untuk introspeksi dan memperbaiki diri. Sebab, dia mengingatkan, dalam tubuh Polri ada banyak sekali instrumen dan sistem kelembagaan.
“Dalam kesatuan Polri banyak instrumen, ada sistem lembaganya kemudian, ada sistem kerjanya, kemudian ada juga orang orang bekerja di sana yang tentu memiliki cara bekerja yang mengimplementasikan kerja tidak sama. Kalau kurang ya diperbaiki,” tegasnya.
Soal adanya dugaan Polri membantu salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak 2024, dia menyinggung mengenai mekanisme pelaporan. Bukan dengan adanya satu dua orang yang keliru, lantas satu institusi harus menanggung.
“Jadi jangan sampai ada kasuskasus yang kecil lalu malah justru menghilangkan peran besar Kepolisian. Saya dengar Pak Sigit itu udah menyatakan netral, dan tidak terlibat sama sekali. Saya kira itu poin penting,” ujarnya.
Saleh juga bersyukur, karena pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan tertib dan aman. Dia mengungkapkan, Pilkada Serentak di Indonesia ini merupakan yang terbesar di dunia.
“Dilaksanakan serentak dengan tingkat suhu politik berbeda-beda, tapi Alhamdulillah tidak ada kerusuhan, peran masyrakat dan kepolisian. Ini kepolisian sudah berhasil mengamankan tentu juga dibantu TNI. Keberhasilan ini jangan dipandang sebelah mata,” tutupnya.
