Megawati Sentil TNI-Polri: Mau Disetarakan, Apa yang Mau Disetarakan?
"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan," tegas Megawati
Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dengan tegas menolak peran, fungsi dan tugas antara TNI dengan Polri disetarakan. Dia mengatakan karena TNI dan polri memiliki fungsi yang berbeda.
"Teruskan saya sudah ngomong saya enggak setuju yang namanya TNI-Polri mau disetarakan loh ribut. Karena saya punya alasan yang namanya mau memisahkan Polri sama TNI karena fungsinya masing-masing beda. jadi emang mau ngapain kok sekarang mau disetarakan, ngapain disetarakan," tegasnya saat pemberian rekomendasi kepada 305 calon kepala daerah di markas PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).
Tugas dan Fungsi TNI Polri Berbeda
Megawati mengatakan bahwa TNI memiliki peran, fungsi dan tugas menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI. sedangkan Polri yang memiliki kewajiban sebagai penegak hukum yang menjaga ketertiban dan keamanan wilayah.
"Coba mikir dia (TNI) pertahanan dan (Polri) keamanan yang ini hanya keamanan dan masyarakat," kata Megawati.
Dia bercerita awal mula kenapa TNI dan Polri dipisah. Saat itu kepala daerah tingkat provinsi yang mengalami krisis di wilayahnya menjalankan mekanisme meminta keadaan darurat kepada Presiden akibat adanya ancaman kedaulatan wilayah RI di Maluku dan Aceh.
Presiden ke-5 ini mengatakan bahwa darurat dibagi menjadi dua, yakni darurat sipil dan darurat militer.
"Tapi ketika namanya gubernur meminta karena keadaanya sudah tidak lebih baik minta dinaikan menjadi darurat militer makanya dibalik, saya bolehkan menjadi darurat militer, maka TNI maju ke depan, polisinya yang di belakang," kata Megawati.
Megawati pun meminta maaf atas penerapan darurat sipil dan militer yang pernah terjadi Waktu dirinya menjadi presiden.
"Itu mengapa maaf beribu maaf, sampai di Aceh ada DOM (Daerah Operasi Militer). Jadi ada aturannya," pungkas Megawati.
