Menengok Kesiapan Fasilitas dan Nakes Hadapi Lonjakan Kasus Covid-19 Akibat Omicron

Data Kementerian Kesehatan 10 Januari 2022, total kasus Omicron di Tanah Air menembus 506 orang.

Kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat sejak awal Januari 2022. Seiring merebaknya varian 1.1.529 atau lebih dikenal dengan Omicron. Data Kementerian Kesehatan 10 Januari 2022, total kasus Omicron di Tanah Air menembus 506 orang.

Tenaga kesehatan mempersiapkan diri menghadapi lonjakan kasus Covid-19 dampak varian Omicron. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia ( PB IDI) melakukan rapat koordinasi dengan seluruh cabang dan wilayah untuk bersiap siaga.

"PB IDI monitoring terus," kata Ketua Umum IDI, Daeng M Faqih, kepada merdeka.com, Kamis (13/1).

Daeng menjelaskan, setelah kasus Omicron terdeteksi pertama kali di Indonesia, PB IDI mengeluarkan surat perintah organisasi. Surat ditujukan kepada seluruh dokter Indonesia, Ketua IDI Cabang, Ketua IDI Wilayah, Ketua Perhimpunan, dan Ketua Keseminatan.

Dalam surat tersebut, ada sembilan hal yang ditekankan PB IDI. Di antaranya, meminta dokter meningkatkan kewaspadaan dan siaga menghadapi kemungkinan adanya lonjakan kasus.

Termasuk mendorong diberlakukan kembali triase dengan benar atau sempurna di fasilitas pelayanan kesehatan. Triase tidak hanya didasarkan pada pengukuran suhu tubuh saja, namun juga dari anamnesis gejala-gejala yang lain.

Berbeda dengan varian lain sebelumnya, gejala utama Omicron bukan demam. Gejala yang banyak ditemukan pada pasien terinfeksi Omicron adalah batuk, lelah (fatique), sakit tenggorokan, selesma atau hidung meler (runny nose/rhinore), hidung tersumbat, sakit kepala, demam, mual, muntah, diare, sesak nafas, anosmia, dan agesia.

Kemudian, PB IDI meminta dokter segera mendapatkan vaksinasi covid-19, termasuk suntikan ketiga. Suntikan ketiga dapat diberikan baik dengan vaksin homolog maupun heterolog, sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Bagi yang belum mendapatkan vaksinasi dianjurkan untuk membatasi atau menghindari kegiatan yang berisiko tinggi, termasuk praktik. Melakukan praktik tanpa vaksinasi akan membahayakan diri sendiri, pasien dan masyarakat. Bagi dokter yang kondisinya tidak layak vaksin, bila terpaksa melakukan kegiatan sebagai dokter perlu proteksi tambahan, misalnya hazmat.

Selanjutnya, dokter harus tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin yang ketat. Selain itu, PB IDI meminta dokter memakai alat pelindung diri (APD) sesuai pedoman yang berlaku saat melakukan tugas profesional.

Terutama lebih dianjurkan menggunakan masker N95, bila tidak tersedia, dapat menggunakan KN95. Bila keduanya tidak tersedia, masih diperkenankan memakai masker bedah. Masker wajib digunakan dengan benar, menggunakan goggle atau faceshield dan gown, serta enggunakan hazmat bila melakukan tindakan.

Selain itu, dokter harus melaksanakan cuci tangan dengan sabun secara benar sesering mungkin pada saat melakukan kegiatan profesional. Menjalankan pemeriksaan swab rutin, swab antigen atau PCR, setiap dua minggu sekali.

Apabila melihat timbulnya klaster baru Covid-19, dokter segera melaporkan. Temuan kluster baru perlu dilanjutkan dengan Whole Genom Sequensing (WGS), setelah PCR.

Anjuran kasus terkonfirmasi Covid-19 yang wajib dilakukan WGS bila ada riwayat perjalanan dari luar negeri dalam 14 hari sebelumnya, ada riwayat kontak dengan orang terinfeksi Omicron, kasus suspek dan ada riwayat kontak dengan orang yang pulang dari luar negeri dalam 14 hari terakhir.

Kemudian, bila muncul klaster baru dalam jumlah besar, ada kegagalan terapi, penyintas yang kemudian tertular kembali, dan bila menggunakan PCR yang non-S GenTarget Failure (SGTF), maka WGS dikirim berdasarkan kriteria Litbangkes.

Bila menggunakan PCR yang SGTF, maka tetap dilanjutkan dengan WGS. Terakhir, PB IDI meminta penatalaksana pasien terkonfirmasi maupun suspek Covid-19 sesuai dengan pedoman yang ada. Daeng mengatakan, perintah ini masih berlaku hingga saat ini.