Mengubah Strategi Penanganan Usai Kasus Covid-19 Tembus 1 Juta
Menyikapi tren Covid-19 di Indonesia itu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri dalam rapat terbatas pada Selasa (27/1).
Kasus Covid-19 menyentuh angka 1.012.350 orang pada 26 Januari 2021. Rata-rata bertambah 10 ribu kasus tiap hari dalam seminggu terakhir. Belum ada tanda-tanda penurunan kasus. Angka tersebut ditanggapi banyak pihak bahwa kasus Covid-19 RI sudah masuk fase kritis.
Menyikapi tren Covid-19 di Indonesia itu, Presiden Joko Widodo mengumpulkan para menteri dalam rapat terbatas pada Selasa (27/1). Jokowi meminta para menteri memutar otak untuk mengubah strategi penanganan agar kasus Covid-19 di Indonesia menurun.
-
Kapan virus corona ditemukan? Virus virus adalah sekelompok virus yang meliputi SARS-CoV (virus korona sindrom pernafasan akut parah), MERS-CoV (sindrom pernapasan Timur Tengah coronavirus) dan SARS-CoV-2, yang menyebabkan Covid-19.
-
Bagaimana virus Covid-19 pertama kali masuk ke Indonesia? Kasus ini terungkap setelah NT melakukan kontak dekat dengan warga negara Jepang yang juga positif Covid-19 saat diperiksa di Malaysia pada malam Valentine, 14 Februari 2020.
-
Apa yang menjadi tanda awal mula pandemi Covid-19 di Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, Indonesia melaporkan kasus pertama virus Covid-19, menandai awal dari pandemi yang memengaruhi seluruh masyarakat.
-
Kapan kasus Covid-19 pertama di Indonesia diumumkan? Presiden Jokowi mengumumkan hal ini pada 2 Maret 2020, sebagai kasus Covid-19 pertama di Indonesia.
-
Di mana kasus Covid-19 pertama di Indonesia terdeteksi? Mereka dinyatakan positif Covid-19 pada 1 Maret 2020, setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Penyakit Infeksi (RSPI) Sulianti Saroso, Jakarta.
-
Kapan virus menjadi pandemi? Contohnya seperti virus Covid-19 beberapa bulan lalu. Virus ini sempat menjadi wabah pandemi yang menyebar ke hampir seluruh dunia.
Salah satu strategi khusus yang diminta Jokowi adalah karantina wilayah terbatas dalam rangka penanganan Covid-19 diterapkan hingga lingkup RT dan RW. Selain karantina wilayah, Jokowi memerintahkan tracing, testing dan treatmen ditingkatkan serta protokol kesehatan makin didisiplinkan. Kemudian, pengobatan pada mereka yang berstatus sebagai penyandang COVID-19
"Salah satu langkah khusus yang diminta Presiden dalam penanganan Covid-19 sekarang ini adalah karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW," kata Muhadjir.
Muhadjir mengatakan, karantina terbatas tersebut ditujukan untuk memisahkan tingkat kasus. Sehingga kata Muhadjir dapat diatasi lebih cepat. Keterlibatan RT/RW juga akan dimaksimalkan membantu masyarakat terpapar Covid-19 yang harus isolasi mandiri atau isolasi kolektif.
Karantina wilayah terbatas mencakup pemisahan warga yang terserang Covid-19 di fasilitas karantina kolektif. Merujuk Undang-Undang No.6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, karantina dilaksanakan pada seluruh warga di suatu wilayah bila hasil pemeriksaan laboratorium menunjukkan sudah terjadi penyebaran penyakit antar anggota masyarakat di wilayah tersebut.
Wilayah yang dikarantina, menurut ketentuan dalam undang-undang itu, diberi garis karantina dan dijaga terus menerus oleh pejabat karantina kesehatan dan kepolisian yang berada di luar wilayah karantina.
Ketentuan dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan juga menyebutkan bahwa selama masa karantina wilayah, pemerintah pusat menanggung pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang dan hewan ternak di wilayah karantina. Pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dan pihak terkait dalam menyelenggarakan karantina wilayah.
Selain menyiapkan langkah karantina wilayah terbatas, pemerintah pusat mengoptimalkan upaya penanganan pasien Covid-19. Menurut dia, selama ini mayoritas rumah sakit masih belum optimal dalam mengalokasikan tempat tidur dan ruang perawatan untuk pasien COVID-19.
Analisis Penyebab Kasus Tembus 1 Juta
Pengamat Kesehatan, Marius Wijajarta mengungkap tiga penyebab kasus Covid-19 menembus 1.012.350 orang per 26 Januari 2021. Pertama, pemerintah masih menerapkan isolasi mandiri di rumah bagi pasien Covid-19 tanpa gejala.
"Ada yang namanya isolasi mandiri di rumah, itu kacau. Itu fatal benar. Kelihatannya pemerintah enggak tahu mana isolasi mandiri dan karantina," ujarnya saat dihubungi merdeka.com.
Menurut Marius, isolasi mandiri di rumah berpotensi meningkatkan penularan Covid-19. Sebab, orang yang positif Covid-19 dan menjalani isolasi di rumah memungkinkan untuk tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik.
Akibatnya, kontak erat dengan keluarga dekat dan tetangga bisa terjadi. Selain itu, tidak ada ruang isolasi tekanan negatif di rumah sehingga Covid-19 bisa menyebar ke semua anggota keluarga.
"Segala peralatan makanan juga harus dibagi semua, limbahnya jangan disebar ke mana-mana. Nanti tetangganya kena semua, keluarganya kena semua," sambungnya.
Kedua, pemerintah memberlakukan pemeriksaan swab sebelum bepergian keluar kota. Seharusnya, kata Marius, pemerintah memberlakukan pemeriksaan swab setelah masyarakat sampai di kota tujuan.
©2020 Merdeka.com/Iqbal Nugroho
"Harusnya setelah sampai baru diperiksa. Nanti misalkan tujuan ke mana, Bogor atau Bandung. Nah kalau sudah sampai di sana baru diperiksa. Begitu positif masuk ke karantina dan itu diumumkan. Itu enggak ada gunanya kalau diperiksa sebelum bepergian," jelasnya.
Ketiga, tracing Covid-19 belum dilakukan dengan maksimal di fasilitas kesehatan. Hal ini mengakibatkan penularan Covid-19 di fasilitas kesehatan masih terjadi.
Marius menyebut, penularan Covid-19 bisa saja terjadi dari tenaga kesehatan ke pasien. Jika pemerintah tidak melakukan tracing dengan baik di fasilitas kesehatan maka rantai penularan Covid-19 tak akan pernah terputus.
IDI Sarankan Testing Serentak
Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammad Adib Khumaidi meminta pemerintah pusat dan daerah melakukan testing (pemeriksaan) Covid-19 serentak kepada seluruh masyarakat. Testing merupakan langkah penting untuk menentukan diagnosa dini bagi masyarakat yang terinfeksi Covid-19.
"Tim Mitigasi IDI juga meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk meningkatkan strategi testing secara serentak bagi seluruh lapisan masyarakat sehingga dapat menentukan diagnosa dini agar dapat tindakan segera bagi yang terkonfirmasi positif tersebut," katanya.
Adib menyebut penularan Covid di Indonesia saat ini tidak terkendali. Hal itu ditandai dengan banyak orang terjangkit Covid-19 dan aktivitas mobilitas masyarakat semakin meningkat.
©REUTERS/Willy Kurniawan
Sementara testing Covid-19 di Indonesia masih di bawah angka lima persen dari total populasi penduduk Indonesia.
"Testing ini dibutuhkan untuk bukan hanya screening (penyaringan), namun juga tracing (penelusuran) dan evaluasi penyembuhan," ujarnya.
Selain testing serentak kepada masyarakat, Adib juga meminta pemerintah dan pengelola fasilitas kesehatan memberikan tes rutin kepada tenaga kesehatan. Ini untuk memastikan tenaga kesehatan dalam kondisi baik saat menangani pasien Covid-19.
Menkes Minta Masyarakat Lebih Disiplin
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kasus Covid-19 mencapai 1 juta memberikan satu indikator bahwa masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk atasi pandemi Covid-19.
"Angka satu juta ini memberikan satu indikasi bahwa seluru rakyat Indonesia bersama-sama dengan pemerintah bekerja bersama-sama untuk mengatasi pandemi dengan lebih keras lagi," kata Budi.
Dia mengatakan semua ahli epidemiolog yang ditemui mengatakan untuk mengatasi pandemi ada satu hal yang harus diingat yaitu mengurangi laju penularan virus. Sehingga fasilitas kesehatan yang dimiliki tidak terlalu berat bebannya. Sehingga memiliki waktu yang lebih banyak untuk merespon terhadap virus ini.
"Kita bisa secara gradual terus mengurangi penularan virus ini sampai Insya Allah suatu saat kita bisa menghilangkannya sama sekali, atau eradikasi virus ini," ungkap Budi.
(mdk/ray)