Mengurai Awal Mula Muncul Polemik Format Debat Capres-Cawapres
Polemik adanya perubahan format debat capres cawapres kian memanas. Timnas AMIN dengan TKN Prabowo-Gibran saling lempar bola panas.
Mengurai Awal Mula Muncul Polemik Format Debat Capres-Cawapres
Polemik adanya perubahan format debat calon presiden (capres)-calon wakil presiden (cawapres) kian memanas. Tim Nasional (Timnas) Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (AMIN) dengan kubu TKN Prabowo-Gibran saling lempar bola panas.
- KPU Tetapkan Format Debat Pilpres 2024: Cawapres Bicara Didampingi Capres
- Polemik Format Debat Capres Cawapres, KPU Bakal Gelar Rapat dengan Timses
- Polemik Debat Capres-Cawapres, Timnas AMIN: KPU Harusnya Tak Buka Ruang Ubah Format di Luar UU
- Gibran Jawab Spekulasi soal KPU Ubah Format Debat Capres Cawapres Demi Dirinya
Mulanya, beredar kabar bahwa format debat capres-cawapres pada Pilpres 2024 berbeda dengan format pada Pilpres 2019. Yang mana, pada Pilpres 2024 debat cawapres akan dihilangkan.
Namun, kabar tersebur telah ditepis oleh Ketua Komisi Pemiliham Umum (KPU) Hasyim Asy'ari. Menurut dia, kabar terkait KPU menghilangkan debat cawapres adalah ngawur.
"Ngawur itu!" kata Hasyim melalui pesan singkat yang diterima, Jumat (1/12).
Hasyim meluruskan informasi yang berkembang. Dia memastikan, bahwa debat antar-cawapres 2024 tetap ada dengan format yang sudah ditentukan.
"Tetap ada debat cawapres, Undang-Undang Pemilu menentukan ada lima kalau debat, tiga kalau debat calon presiden dan dua kali debat calon wakil presiden," jelas Hasyim.
Dia menjelaskan, lima putaran debat pada dasarnya terdiri atas tiga kali debat antar-capres dan dua kali antar-cawapres.
Namun, dalam lima kali debat itu, pasangan capres-cawapres selalu hadir bersamaan. Hanya porsi berbicaranya yang dibedakan.
Hasyim mengatakan, pasangan capres-cawapres harus bersama-sama hadir dalam debat untuk menunjukkan kesatuan dan kekompakan di antara mereka kepada publik.
"Sehingga publik makin yakin dengan penampilan mereka pada saat debat," kata Hasyim Asy'ari dilansir dari Antara, Jumat (1/12).
Langkah itu, merupakan perubahan dari format debat pada Pilpres 2019, yang kala itu tidak semua paslon hadir secara langsung di lokasi debat.
Saling Lempar Bola Panas
Akan tetapi, TKN Prabowo-Gibran mengungkapkan bahwa polemik hilangnya format debat Cawapres lantaran usulan dari Timnas AMIN yang disampaikan dalam rapat dengan KPU pada 29 November 2023.
Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Dradjad H Wibowo menyebut kubu Prabowo-Gibran juga hadir saat itu dengan diwakili delegasi yang terdiri dari enam orang, dipimpin Ketua Dewan Pakar TKN Burhanuddin Abdullah.
"Perwakilan Anies-Muhaimin menyampaikan beberapa masukan atau usulan. Salah satunya berbunyi kira-kira sebagai berikut: 'Agar dalam setiap sesi debat, capres dan cawapres hadir bersama, pembagian waktu atau porsi berbicara silakan diatur oleh KPU'. Usulan ini disampaikan oleh seorang Ibu dari perwakilan Anies-Muhaimin dan dikuatkan oleh rekannya. Notulis kami tidak mengetahui nama keduanya, tapi saya yakin KPU mempunyai daftar hadir, atau mungkin rekaman dari rapat tersebut," kata Dradjad dalam keterangannya, Minggu (3/12).
Dradjad mengatakan saat mendapatkan giliran berbicara, perwakilan Prabowo-Gibran menyampaikan beberapa masukan dan usulan. Namun demikian, pihaknya hanya bersifat menyetujui usulan awal perwakilan AMIN.
Pernyataan tersebut, langsung dibantah oleh Timnas AMIN. Co-Captain Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh mengungkap kubu pasangan Prabowo-Gibran hanya menginginkan format debat berupa paparan dan pendalaman dokumen visi dan misi saja.
Dia mengatakan, kubu Prabowo ingin tidak ada debat atau hanya tanya jawab antara paslon.
"Dalam FGD tanggal 29 November 2023 di KPU, kami mencatat usulan dari tim paslon nomor dua agar format debat hanya berupa pemaparan dan pendalaman dokumen visi-misi saja. Ini berarti format debat hanya melibatkan tanya jawab antara paslon dengan moderator dan panelis, serta menghilangkan sanggahan antar-paslon secara keseluruhan," ujar dia dalam keterangan resmi, Minggu (3/12).
Menurut Nihayatul, kubu Prabowo-Gibran menilai debat tanya jawab antar-paslon hanya menghabiskan waktu.
"Menurut tim paslon 2, debat dengan model saling menanggapi antar-paslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon," ungkap Nihayatul.
Timnas AMIN menolak usulan tersebut. Karena akan membatasi pengenalan pemilih terhadap kualitas pasangan calon. Serta terkesan memberikan kenyamanan berlebih pada pasangan calon tertentu. Kubu Ganjar-Mahfud sepakat dengan kubu Anies-Cak Imin.
Sementara, Timnas AMIN hanya mengusulkan setiap agenda debat calon presiden dan calon wakil presiden dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Bukan menghapus debat antar-Cawapres.
"Dalam pemikiran usulan yang kami sampaikan tersebut, kehadiran paslon secara lengkap tetap penting sekalipun hanya Capres atau Cawapres saja yang tengah berdebat. Artinya, jika agenda debat yang sedang berlangsung adalah antara Cawapres, maka Capres bisa tetap dihadirkan meskipun sebagai audiens dan tidak untuk berdebat sama sekali. Usulan kami untuk 'Hadir berpasangan lengkap' bukan berarti 'hadir untuk berdebat', serta juga bukan berarti menghilangkan debat antara cawapres," ungkap Nihayatul.
Dalam rapat 29 November itu, yang disepakati adalah hanya lokasi debat dan waktu pelaksanaannya. Sementara, format dan teknisnya KPU menyatakan akan menggelar kembali rapat dengan seluruh tim pasangan calon. Serta meminta masukan tertulis dari masing-masing paslon untuk diterima paling lambat 1 Desember 2023, yang mana pasangan AMIN telah mengirimkan surat no 038/EXT/TA-REK/XII/2023 pada waktu yang ditetapkan.
"Dalam surat masukan tertulis Timnas AMIN, secara jelas mengusulkan tetap adanya debat Cawapres," jelas Nihayatul.
Timnas AMIN masih menunggu KPU mengadakan debat sesuai dijanjikan pada rapat sebelumnya. Untuk menyepakati format dan teknis debat yang paling menguntungkan para pemilih.
"Pada prinsipnya pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Rasyid Baswedan-A Muhaimin Iskandar menyatakan siap untuk mengikuti proses rangkaian kegiatan debat dengan apapun teknis/ketentuan yang akan ditetapkan oleh KPU RI. Bahkan Apabila diperlukan, Timnas AMIN menyatakan mendukung adanya setidaknya dua acara debat tambahan selain kelima agenda yang telah direncanakan, demi memaksimalkan kesempatan rakyat Indonesia untuk mengenal para pasangan calon beserta gagasannya," tutup Nihayatul.