Menhub Budi beri pendampingan hukum ke anak buah yang kena OTT KPK
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal memberikan pendampingan hukum bagi Direktur Jenderal Perhubungan Laut berinisial TB atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Namun, Budi belum dapat menjelaskan kronologi pasti proses OTT yang dilakukan oleh KPK kepada anak buahnya.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bakal memberikan pendampingan hukum bagi Direktur Jenderal Perhubungan Laut berinisial TB atas operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.
"Karena itu kami akan melakukan pendampingan. Di mana biro hukum dan lawyer bisa melakukan pendampingan hukum sesuai dengan ketentuan," ujar Menhub Budi di Kantornya, Jakarta, Kamis (24/8).
Namun, Budi belum dapat menjelaskan kronologi pasti proses OTT yang dilakukan oleh KPK kepada anak buahnya. "Tapi sampai saat ini belum ada pengumuman resmi. Saya belum bisa sampaikan lebih jauh terkait OTT itu sendiri," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menhub Budi mengapresiasi KPK atas kinerjanya membasmi korupsi di lingkungan Kementerian Perhubungan. Dia berharap kejadian yang sama tidak terjadi lagi ke depannya.
"Dalam kesempatan ini saya mengapresiasi kegiatan KPK yang berhasil melakukan OTT," pungkasnya.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap tangan seorang pejabat di lingkungan Kementerian Perhubungan. Kabarnya, yang ditangkap seorang Dirjen.
"Sepertinya Dirjen Hubla (Perhubungan Laut) yang diangkut," kata sumber merdeka.com di KPK, Kamis (24/8).
Sumber itu menambahkan, diduga Dirjen itu diciduk terkait proyek tol laut. "Inisialnya TB," singkatnya.
Sementara itu, Humas Ditjen Perhubungan Laut Wisnu mengaku belum mendapat informasi resmi. "Kalau di berita iya (Dirjen Hubla) kita tunggu keterangan KPK ya," ucapnya.
Selanjutnya KPK menggeledah dan menyegel ruangan Dirjen itu.
-
Dimana penggeledahan dilakukan oleh KPK? Kepala Bagian (Kabag) Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut penggeledahan kantor PT HK dilakukan di dua lokasi pada Senin 25 Maret 2024 kemarin. "Tim Penyidik, telah selesai melaksanakan penggeledahan di 2 lokasi yakni kantor pusat PT HK Persero dan dan PT HKR (anak usaha PT HK Persero)," kata Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (27/3).
-
Kapan Ganjar Pranowo berencana menerapkan KTP Sakti? Oleh karena itu, saat terpilih menjadi Presiden Ganjar langsung menerapkan KTP Sakti ini.“Sebenarnya awal dari KTP elektronik dibuat. Maka tugas kita dan saya mengkonsolidasikan agar rakyat jauh lebih mudah menggunakan identitas tunggalnya,” tutup Ganjar.
-
Apa yang ditemukan oleh KPK di kantor PT Hutama Karya? Penyidik, kata Ali, mendapatkan sejumlah dokumen terkait pengadaan yang diduga berhubungan dengan korupsi PT HK. "Temuan dokumen tersebut diantaranya berisi item-item pengadaan yang didug dilakukan secara melawan hukum," kata Ali.
-
Bagaimana upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan di Jakarta? Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih mengkaji rencana perubahan jam kerja di DKI Jakarta yakni masuk pada jam 08.00 WIB dan 10.00 WIB dengan harapan dapat mengurangi kemacetan hingga 50 persen.
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta saat rapat paripurna? Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Cinta Mega kedapatan tengah bermain game slot saat rapat paripurna penyampaian pidato Penjabat (Pj) Gubernur terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (20/7).
Baca juga:
Usai OTT, KPK periksa intensif Dirjen Hubla
Dirjen Hubla kena OTT KPK, akses gedung Kemenhub dijaga ketat
OTT Dirjen Hubla, KPK sita uang pecahan Dolar hingga Rupiah
Tangkap panitera PN Jaksel, KPK telusuri keterlibatan hakim
KPK tangkap tangan Dirjen Hubla Kemenhub terkait proyek tol laut
KPK lakukan pemeriksaan perdana tersangka kasus suap di PN Selatan