Menko Muhadjir: Vaksin Gotong Royong Tetap Diberlakukan, Tunggu Teknis Pelaksanaan
Dia menjelaskan, di luar perusahaan memang dimungkinkan adanya vaksin mandiri. Artinya orang individu diperbolehkan vaksin gotong royong. Mereka adalah orang yang rela dan ingin membantu pemerintah agar kekebalan komunitas segera tercapai.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendi mengatakan, kebijakan terkait vaksinasi berbayar sudah final dan tetap akan diberlakukan. Namun pemerintah masih menunggu terkait teknis pelaksanaan.
“Vaksin berbayar sudah final, cuma teknis saja yang harus dibenahi,” katanya saat melakukan dialog di salah satu radio swasta di Solo, yang juga dihadiri wartawan, Jumat (16/7).
-
Kapan Ganjar-Mahfud berangkat ke MK? Pasangan nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD menghadiri sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini, Senin, (22/4).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Siapa yang digugat oleh Ganjar Pranowo ke MK? Ganjar menyebut, gugatan ke MK penting untuk membuka kecurangan selama proses Pemilu.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Kenapa Agung Setya Imam Effendi dan Syahardiantono mendapat kenaikan pangkat menjadi Komjen? Dari sederet perwira tinggi Polri yang mendapat kenaikan pangkat hari ini, ada dua anggota yang menyandang jenderal bintang tiga.
-
Kenapa KPK memeriksa Eddy Hiariej? Eddy Hiariej diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi.
Menurutnya, vaksin berbayar atau gotong royong diperuntukkan bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan.
“Dan tentu perusahaan itu bonafide. Sebaiknya perusahaan itu menanggung vaksinasi karyawannya. Itu yang utama,” ujarnya.
Muhadjir mengaku telah mengunjungi sejumlah perusahaan untuk menampung masukan atau keluhan terkait vaksinasi karyawan. Salah satunya, Muhadjir mengunjungi perusahaan obat-obatan terbesar tanah air, PT Konimex.
Perusahaan yang memiliki 4.000 karyawan itu ingin segera memberikan vaksinasi kepada para karyawannya. Namun mereka mengaku lambat untuk mengakses ke pihak yang berwenang dalam pembagian vaksin.
“Tadi sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, sebaiknya dibuka saja lah pengadaan vaksin gotong royong itu. Tidak hanya dari satu pintu, apalagi kalau pintunya dari pemerintah nanti dicurigai. Dikira komersial, dikira jualan. Tadi pak presiden juga sudah menegur itu,” jelasnya.
“Menurut saya tidak ada niatan pemerintah untuk komersial, apalagi jualan. Apalagi diisukan itu vaksin sumbangan kemudian dijual pemerintah, nggak ada itu,” ungkap Muhadjir.
Dia menjelaskan, di luar perusahaan memang dimungkinkan adanya vaksin mandiri. Artinya orang individu diperbolehkan vaksin gotong royong. Mereka adalah orang yang rela dan ingin membantu pemerintah agar kekebalan komunitas segera tercapai.
“Sama sekali tidak dipaksakan. Jadi tidak usah bilang bahwa ini dipaksa, nggak ada itu pemaksaan. Kalau mereka akhirnya mau tetap ikut yang gratisan, silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang mau ikut vaksin gotong royong, sangat dipuji karena itu ada rasa solidaritas untuk berkorban,” tutupnya.
Baca juga:
Gubernur Papua Sebut Warga yang Ingin Menonton PON XX Wajib Sudah Divaksin
Data Jumlah Orang yang Sudah Vaksinasi Covid di Indonesia Per 16 Juli 2021
Sempat Disetop karena Picu Kerumunan, Vaksinasi di Wantilan DPRD Bali Dibuka Lagi
Panglima dan Kapolri Tinjau Vaksinasi dan Pendistribusian Obat Covid-19 di Bandung
Jokowi Minta Pemda Hingga TNI-Polri Jangan Stok Vaksin, Segera Disuntikkan
Vaksin Gotong Royong Diharap Mempermudah WNA Tugas di Indonesia Dapat Vaksinasi Covid
RI Kembali Kedatangan 1,4 Juta Dosis Vaksin Sinopharm untuk Vaksinasi Gotong Royong