Menko PMK Minta Edukasi Kebencanaan Masuk dalam Kurikulum Sekolah
Baik itu pendidikan ke masyarakat maupun formal agar sistem edukasi kebencanaan itu menjadi bagian dari kurikulum sekolah.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) makin agresif melobi agar memasukan sistem edukasi kebencanaan pada kurikulum pendidikan. Baik itu pendidikan ke masyarakat maupun formal agar sistem edukasi kebencanaan itu menjadi bagian dari kurikulum sekolah.
"Saya mohon BPBD saya rasa harus dengan lincah, dengan antisipatif, responsif, adaptif untuk melakukan lobi-lobi dengan pemangku kepentingan terutama di sektor pendidikan," kata Muhadjir di dalam acara Penutupan Rakornas Penanggulangan Bencana 2022, lewat daring pada Kamis (24/2).
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kapan PPK Pemilu dibentuk? Menurut peraturan tersebut, PPK dibentuk paling lambat 60 hari sebelum hari pemungutan suara.
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
-
Apa yang menjadi fokus dari kunjungan Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK? Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan adalah mengunjungi kepada berisiko stunting. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Bandung bersama Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Republik Indonesia terus berkolaborasi dan mengevaluasi kinerja petugas di lapangan.
-
Kapan Tim Kota Bandung dan Kemenko PMK melakukan kunjungan? Akhir Oktober lalu, mereka datang ke Kecamatan Lengkong dan Kiaracondong sebagai tindak lanjut dari evaluasi terpadu percepatan penurunan stunting di Provinsi Jawa Barat yang digelar Kemenko PMK.
-
Kenapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Muhadjir, sistem edukasi kebencanaan yang telah dirintis sejak lama kini dirasa belum optimal. Muhadjir menyebut sistem edukasi kebencanaan bukan melulu harus jadi mata pelajaran kendati masuk ke dalam kurikulum sekolah.
"Kurikulum itu semua aktivitas dengan sadar dilakukan di sekolah yang menjadi tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan dalam rangka untuk mendewasakan peserta didik. Itu namanya kurikulum, baik itu di dalam bentuk pelajaran maupun yang bukan pelajaran," kata dia.
Bahkan menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, sebetulnya sebagian besar upaya untuk mengubah perilaku itu tidak melulu melalui mata pelajaran. Mata pelajaran, dikatakan dia, hanya sebatas transfer pengetahuan dan keterampilan.
"Tapi dalam membentuk sikap, kepribadian, karakter, termasuk sikap positif terhadap risiko bencana. Artinya mereka menjadi siaga bencana, bencana, menjadi melihat bencana bukan suatu musibah tetapi sesuatu yang harus dihadapi dengan cara-cara yang lebih profesional yang lebih teratur, terukur itu juga bagian dari kurikulum," kata dia.
Petakan Karakteristik Bencana
Pada kesempatan itu, Muhadjir mengingatkan agar upaya pemetaan bencana dilakukan secara serius. Hal ini perlu dilakukan guna mengetahui karakteristik ancaman bencana di setiap wilayah Tanah Air.
"Sehingga yang dimaksud kurikulum (kebencanaan) itu tidak generik, tetapi sudah partikularistik. Kalau daerah itu langganan gunung api, ya sudah mereka diberi pemahaman keterampilan dan sebagainya berkaitan dengan masalah erupsi gunung api," kata Muhadjir.
Menurut Muhadjir kurikulum disesuaikan dengan bencana tersebut kalau suatu daerah menjadi langganan banjir. "Itu lebih spesifik sesuai dengan bidang masing-masing," tutup dia.
Reporter: Yopi Makdori/Liputan6.com
(mdk/gil)