Menko PMK minta generasi muda gunakan internet dengan bijak dan sehat
Menko PMK minta generasi muda gunakan internet dengan bijak dan sehat. Oleh karena itu, ia berharap generasi muda betul-betul mencerna segala informasi dan tidak ikut serta menyebarkan informasi hoax di media sosial.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharini berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda untuk menggunakan internet secara bijak dan sehat. Puan mengingatkan, penyebaran hoax dan ujaran kebencian dapat menimbulkan kegaduhan, kekacauan dan mengancam persatuan bangsa.
"Hendaknya kita sebagai generasi penerus bangsa, dapat secara bijak dan cerdas dalam menggunakan serta memperdayakan peran teknologi dan internet dengan sehat demi kemajuan Indonesia," kata Puan melalui video yang diputar di acara diskusi bertajuk 'Melawan hoax dengan budaya literasi dan bermedia sosial yang sehat' di DPP PDI Perjuangan, Jl Diponegoro, Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (9/2).
-
Apa yang disampaikan oleh PKS terkait putusan MK ? "Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024,”
-
Bagaimana PKS menanggapi putusan MK? Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa Pilpres 2024, bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai dengan harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus menjadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres tahun 2024.
-
Bagaimana MKMK dibentuk? Ketiga orang ini dipilih secara aklamasi oleh seluruh hakim konstitusi.
-
Kenapa PPP mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan PPP akan mengajukan gugatan ke MK? Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara meminta agar tidak ada persepsi partai berlambang kabah tidak lolos Parlementary Threshold (PT) 4 persen. PPP akan mengajukan gugatan hasil Rekapitulasi Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). "Kalau kita sih belum punya cerita PPP enggak lolos. Jadi kalau ada yang mimpi PPP tidak lolos, ya biarkanlah," ujarnya di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (21/3).
-
Kapan pelantikan MKMK? Ketiga anggota MKMK akan dilantik dan mengucapkan sumpah pada 8 Januari 2024.
Oleh karena itu, ia berharap generasi muda betul-betul mencerna segala informasi dan tidak ikut serta menyebarkan informasi hoax di media sosial.
"Jadilah generasi yang sehat, yang cerdas, dan mampu mencerna setiap informasi dan tidak ikut serta dalam menyebarkan berita atau informasi yang tidak benar atau hoax," ucapnya.
Puan menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia hebat, generasi muda harus terlibat aktif. Caranya dengan menjadi generasi yang cerdas memanfaatkan teknologi dan tidak mudah terpengaruh provokasi di media sosial.
"Jadilah generasi yang mampu menggunakan internet dan media sosial secara cerdas untuk mewujudkan indonesia hebat," tuturnya.
Perlu diketahui, sebelumnya Puan diagendakan hadir dalam diskusi ini. Namun, putri Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden RI ke lima, Megawati Soekarnoputri itu sedang menghadiri agenda tertentu sehingga berhalangan hadir.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Eriko Sotarduga mengatakan, Puan menitipkan video tersebut kepada dirinya untuk disampaikan kepada seluruh peserta diskusi yang hadir. Puan berharap, pesan ini bisa dihayati oleh seluruh generasi muda Indonesia.
"Ibu Puan sedang menghadiri agenda negara di Korea Selatan. Ibu menitipkan video ini untuk kita semua," ucapnya.
Baca juga:
Tangani masalah kurang gizi, Kemenko PMK salurkan dana Rp 60 triliun ke 1000 desa
Menko PMK: Arahan Presiden tidak menaikan iuran BPJS Kesehatan
Menko PMK: Karhutla tak selesai jika satu pihak memadamkan yang lain membakar
Menko PMK instruksikan dana desa bermanfaat ciptakan lapangan kerja
Pemerintah sebut Bantuan Pangan Non Tunai dibagikan dalam bentuk kartu